LINGKARWILIS.COM – Fenomena hiburan sound horeg yang kini menjamur di berbagai daerah mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
Sorotan terhadap praktik hiburan jalanan bersuara keras ini semakin tajam menyusul fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyebut sound horeg berpotensi menimbulkan kemaksiatan dan gangguan ketertiban umum.
Di tengah polemik ini, para pelaku usaha sound system merasa menjadi pihak yang terdampak langsung atas keluarnya fatwa haram sound horeg.
Salah satunya adalah Lutfi Rosadi, penyedia jasa sound system asal Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung. Ia mengaku permintaan terhadap jasanya menurun drastis, terutama menjelang perayaan Hari Kemerdekaan RI.
Polres Malang Gerebek Rumah Sabu di Kepanjen, Ungkap 33 Paket Siap Edar
“Sebetulnya kalau berdampak itu memang sangat-sangat berdampak. Dari awal tahun kemarin itu full job, saat ini agak sepi. Sampai dengan mau datangnya hari kemerdekaan, ulang tahun kemerdekaan, itu masih sepi,” ujar Lutfi saat diwawancarai sejumlah wartawan, Rabu (16/7).
Lutfi menilai tidak adil jika seluruh kegiatan sound horeg dianggap identik dengan maksiat. Ia menegaskan bahwa penyedia jasa seperti dirinya hanya bertanggung jawab pada peralatan suara, bukan pada isi acara yang diselenggarakan.
“Kami hanya menyediakan sistem suara, bukan ikut campur dengan penampilan lainnya. Harusnya yang ditindak ya pelanggaran moral atau kebisingan, bukan alat suaranya,” imbuhnya.
Sementara itu, kalangan ulama menyambut baik fatwa MUI tersebut. KH Zaimuddin Wijaya As’ad, ulama dan akademisi asal Jombang, menyatakan bahwa keresahan terhadap maraknya sound horeg sudah lama dirasakan oleh para kiai sebelum fatwa resmi keluar.
Nekat, Baru Bebas, Residivis Asal Jombang Ditangkap Lagi karena Edarkan Pil Dobel L di Lamongan
“Sejak sebelum ada fatwa, kami para kiai sudah sangat prihatin. Sound itu seharusnya dimanfaatkan untuk sesuatu yang mendatangkan kesejukan, bukan justru merusak suasana dengan hura-hura,” ujarnya.
Kiai Zaimuddin juga memberikan dukungan penuh terhadap fatwa MUI Jawa Timur dan mendesak agar pemerintah melalui kementerian maupun lembaga terkait segera menindaklanjutinya.
“Kami sangat sepakat dan mendukung fatwa dari MUI Jawa Timur. Dan memang itu harus segera dijalankan oleh Kementerian atau lembaga terkait. Kalau dikaitkan dengan keuntungan ekonomi dari sound horeg, menurut saya, suatu kemaksiatan kalau dibiarkan akan mendatangkan persoalan baru yang lebih besar,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan agar situasi ini tidak berkembang menjadi konflik sosial, terutama jika kelompok pesantren merasa dilecehkan atau dilawan.
“Saya mohon aparat penegak hukum bergerak atas dasar fatwa yang ada. Jangan sampai pesantren merasa dibuli, lalu mengerahkan santri, ini bisa lebih berbahaya. Maka, mohon segera diantisipasi sebelum semakin meluas,” tandasnya. (st2/ag)
Editor: Shadinta Aulia Sanjaya
