Nganjuk, LINGKARWILIS.COM – Pembangunan gerai dan gudang Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa/Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, dilaporkan terhenti. Program yang digadang-gadang menjadi penggerak ekonomi desa tersebut kini belum menunjukkan perkembangan lanjutan meski tahapan awal telah dilalui.
Sebelumnya, rencana pembangunan telah mendapatkan persetujuan dalam Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Babinsa Desa Loceret, Sertu Joko Raharjo, menyatakan seluruh perwakilan warga yang hadir saat Musdesus menyepakati penggunaan lahan Tanah Kas Desa (TKD) untuk pembangunan KDMP.
“Seluruh perwakilan warga yang hadir dalam Musdesus menyetujui pembangunan KDMP di lahan TKD Loceret, dan selanjutnya dijadwalkan untuk survei,” ujarnya.
Musdesus yang digelar pada 17 Desember 2025 tersebut menjadi dasar legalitas pemanfaatan lahan. Selanjutnya, survei bersama Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk dan Kodim 0810/Nganjuk pada 23 Desember 2025 menyatakan lokasi memenuhi persyaratan teknis untuk didaftarkan dalam portal nasional KDMP.
Baca juga : Kinerja APBN Kediri Raya Januari 2026 : Pajak Tertekan, Penyaluran Kredit UMKM Menguat
Namun dalam perkembangannya, proyek tersebut menghadapi kendala. Disebutkan, terdapat perubahan sikap dari Kepala Desa yang memunculkan sejumlah alasan, mulai dari ketidakhadiran di kantor hingga adanya klaim penolakan dari sebagian tokoh masyarakat.
Situasi semakin memanas setelah beredar video penolakan dari enam warga pada 4 Februari 2026. Video tersebut disebut-sebut menjadi salah satu pertimbangan yang menghambat kelanjutan proyek, meski sebelumnya telah ada kesepakatan resmi melalui forum Musdesus yang melibatkan perwakilan warga secara menyeluruh.
Camat Loceret, Sukirno, menyampaikan bahwa secara prosedural Musdesus telah dilaksanakan dan menghasilkan keputusan bersama. Namun, pelaksanaan di lapangan belum berjalan sebagaimana mestinya.
Baca juga : Kebersamaan Satgas TMMD Kodim 0809/Kediri dan Siswa MI Warnai Kegiatan di Desa Gadungan
Hingga saat ini, pembangunan belum dapat dilanjutkan lantaran surat keterangan lahan yang dibutuhkan untuk proses administrasi belum diterbitkan.***
Reporter: Inna Dewi Fatimah
Editor : Hadiyin
