Kediri, LINGKARWILIS.COM – Puluhan massa dari Lembaga Kontrol Sosial Rekan Indonesia Jawa Timur menggeruduk Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Kediri pada (11/8/2025).
Mereka menuntut transparansi dan audit menyeluruh terhadap dana komite, dana BOS hingga BPOPP di Sekolah Negeri Kediri.
Ketua Aksi, Bagus Romadhon menegaskan bahwa langkah ini diambil setelah adanya dugaan pelanggaran aturan pemerintah terkait pungutan yang dibebankan kepada wali murid.
“Kami mendesak kepala sekolah yang terlibat mundur, dan seluruh penggunaan dana komite harus diaudit. Pendidikan adalah hak rakyat, tidak boleh dibebani pungutan yang melanggar aturan,” tegasnya.
Menurut Bagus praktik tersebut berpotensi melanggar UUD 1945, Permendikbud No. 44 Tahun 2012, Permendikbud No. 75 Tahun 2016, UU Tipikor, dan Perpres No. 87 Tahun 2016.
Aksi ini dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus 2025, dengan titik sasaran hari dan tanggal yang berbeda baik di beberapa sekolah maupun Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
Bagus Romadhon menegaskan, perjuangan ini tidak akan berhenti sebelum tuntutan mereka dipenuhi.
“Kami akan terus mengawal hingga pungutan liar di sekolah benar-benar dihapuskan. Kami ingin pendidikan di Kediri bersih dan berintegritas,” pungkasnya.
Reporter: Agus Sulistyo Budi
Editor: Shadinta Aulia Sanjaya
