PONOROGO, LINGKARWILIS.COM — Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo mengumpulkan puluhan kepala sekolah tingkat SLTA sederajat guna memperkuat pencegahan praktik korupsi di sektor pendidikan.
Langkah ini dilakukan sebagai respon atas kasus penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK PGRI 2 Ponorogo yang masih dalam proses penanganan hukum.
Kepala Kejari Ponorogo, Zulmar Adhy Surya, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut penindakan kasus korupsi BOS yang beberapa waktu lalu mencuat.
Sosialisasi ini diharapkan mampu memperbaiki tata kelola keuangan sekaligus meningkatkan integritas para kepala sekolah agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
“Kami mengundang sekitar 60 kepala sekolah SLTA sederajat sebagai upaya pembenahan tata kelola setelah penindakan yang kami lakukan,” ujar Zulmar.
Baca juga : Kapolres Kediri Berangkatkan Lima Anggota Berprestasi untuk Ibadah Umroh
Zulmar menyebutkan, para kepala sekolah aktif bertanya mengenai mekanisme pengelolaan keuangan, terutama soal aturan penggunaan dana BOS. Ia memahami kegelisahan mereka agar kegiatan pengembangan sekolah tidak sampai menimbulkan persoalan hukum hanya karena kurangnya pemahaman.
“Tentu harapan kami, kasus serupa tidak terulang seperti yang baru-baru ini kami tangani,” imbuhnya.
Lebih jauh, Zulmar menjelaskan bahwa sesuai arahan Presiden, setiap proses penindakan harus diikuti upaya pemulihan keuangan negara serta pembenahan sistem.
Dalam perkara korupsi BOS di SMK PGRI 2 Ponorogo, Kejari menargetkan pengembalian kerugian negara mencapai Rp 18 miliar. Sejumlah barang bukti berupa satu unit bus dan mobil juga akan dilelang setelah putusan hukum berkekuatan tetap.
Baca juga : Senam Bersama di Kecamatan Mojoroto Gaungkan Semangat Kolaborasi Kota Kediri Mapan
“Kami memanfaatkan momentum Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum, khususnya kepada para kepala sekolah,” pungkasnya.***
Reporter : SOny Prasetyo
Editor : Hadiyin
