TULUNGAGUNG, LINGKARWILIS.COM — Program revitalisasi trotoar di Jalan Teuku Umar, Kabupaten Tulungagung, yang bertujuan memperindah kawasan justru menuai sorotan dari kalangan penyandang disabilitas. Proyek tersebut dinilai belum ramah disabilitas karena tidak dilengkapi guiding block sebagai penunjuk arah bagi tunanetra.
Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Tulungagung, Yuniarsih, menyampaikan apresiasinya atas upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki fasilitas umum. Namun, ia menilai hasil revitalisasi tersebut belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan penyandang disabilitas netra.
Menurut Yuniarsih, sepanjang trotoar di sisi timur Jalan Teuku Umar tidak ditemukan guiding block. Padahal, fasilitas tersebut merupakan elemen penting bagi tunanetra untuk berjalan secara aman dan mandiri di ruang publik.
Baca juga : Menanti Regulasi Usia Porprov 2027, Kodrat Kabupaten Kediri Matangkan Persiapan Atlet
“Guiding block adalah kebutuhan dasar dalam pembangunan maupun revitalisasi trotoar. Seharusnya ini sudah menjadi pemahaman bersama pemerintah,” ujar Yuniarsih, Senin (19/1/2026).
Ia menilai, kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya perhatian Pemkab Tulungagung dalam menyediakan fasilitas umum yang inklusif. Bahkan, kata dia, sebagian penyandang disabilitas justru merasa lebih nyaman beraktivitas di luar daerah karena fasilitas publik di sana dinilai lebih ramah disabilitas.
Tidak hanya di Jalan Teuku Umar, Yuniarsih menyebut masih banyak trotoar lain di wilayah Tulungagung, khususnya di kawasan perkotaan, yang belum dilengkapi guiding block. Pengecualian hanya terdapat di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pinka, meski kondisinya pun dinilai belum ideal.
“Di luar kota, teman-teman disabilitas merasa lebih aman dan nyaman karena fasilitasnya sudah mendukung. Sementara di Pinka memang ada guiding block, tapi kondisi trotoarnya banyak yang rusak dan berlubang,” jelasnya.
Baca juga : DLH Kabupaten Kediri Intensifkan Perantingan Pohon di Awal 2026
Selama ini, lanjut Yuniarsih, Pertuni Tulungagung belum pernah dilibatkan dalam perencanaan maupun perancangan pembangunan fasilitas umum. Padahal, ruang publik merupakan hak seluruh warga tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas.
Ia berharap Pemkab Tulungagung dapat memberikan akses dan hak yang setara bagi penyandang disabilitas dalam menikmati fasilitas publik. Pelibatan komunitas disabilitas dinilai penting agar pembangunan fasilitas umum benar-benar inklusif dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Seharusnya kami dilibatkan untuk menyusun konsep fasilitas ramah disabilitas. Kami hanya ingin hak yang sama dalam mengakses ruang publik,” pungkasnya.***
Reporter: Mochammad Sholeh Sirri
Editor: Hadiyin
