Tulungagung, LINGKARWILIS.COM — Sebanyak kurang lebih 20 penyandang disabilitas yang tergabung dalam Persatuan Cacat Tubuh (Percatu) mendatangi Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tulungagung, Senin (2/3/2026). Kedatangan mereka untuk memperoleh kepastian terkait bantuan sosial (bansos) yang belum diterima.
Ketua Percatu Kabupaten Tulungagung, Didik Prayitno Kumalnadi, mengatakan pihaknya mendampingi anggota guna memastikan status bantuan yang belum cair. Ia menyebut, para penyandang disabilitas ingin mengetahui apakah bantuan tersebut dinonaktifkan atau terdampak perubahan klasifikasi desil kesejahteraan.
Didik menjelaskan, pada pencairan bansos tahap awal 2026 terdapat sejumlah penerima dari kalangan disabilitas yang belum mendapatkan haknya. Bahkan, ada yang mengaku tidak menerima bantuan selama beberapa bulan terakhir. Situasi itu mendorong mereka untuk melakukan pengecekan langsung ke Dinsos.
“Kami ingin memastikan apakah bantuan ini masih aktif atau tidak, karena ada yang belum menerima tahap pertama maupun yang sudah berbulan-bulan belum cair,” ujarnya.
Baca juga : Pondok Ramadan SDN Banjaran 1 Kota Kediri, Tanamkan Nilai Keimanan Sejak Dini
Ia menambahkan, mayoritas yang hadir tercatat sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Total sekitar 20 penerima manfaat datang untuk melakukan klarifikasi.
Sesuai ketentuan, penerima BPNT semestinya memperoleh bantuan sebesar Rp300 ribu setiap tiga bulan atau Rp900 ribu per tahun. Selain mempertanyakan keterlambatan pencairan, Percatu juga meminta penjelasan terkait informasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) yang menyatakan bantuan bagi penyandang disabilitas menjadi prioritas tanpa pembatasan kuota.
“Rata-rata yang datang adalah penerima BPNT dan PKH. Kami juga ingin mendapatkan penjelasan mengenai bantuan disabilitas yang disebut diprioritaskan tanpa batasan,” tambahnya.
Baca juga : Pelatih Persik Kediri Kecewa Usai Kalah 2-1 dari Persis Solo, Ini Komentarnya
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Tulungagung, Fahmi Alif Aldianto, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan penelusuran terhadap data para penerima yang datang. Dari hasil pengecekan, dua orang telah berhasil memverifikasi rekening dan tinggal menunggu evaluasi berkala.
Selanjutnya, empat orang tercatat pada desil 1–4 namun belum menerima bantuan. Enam orang masuk kategori desil 6–10, dan empat lainnya berada di desil 5. Berdasarkan aturan terbaru, penerima bansos hanya berasal dari desil 1–4, sedangkan desil 5 otomatis dinonaktifkan.
“Kami juga menemukan dua orang yang perlu membuka rekening secara kolektif dan statusnya masih dalam proses. Ada satu KKS yang belum terdistribusi, serta satu penerima yang terindikasi menggunakan bantuan untuk judi online,” terang Fahmi.
Terkait langkah lanjutan, Fahmi menjelaskan bahwa penyandang disabilitas yang masuk desil 1–4 namun belum menerima bantuan dapat mengajukan usulan melalui pemerintah desa atau kelurahan. Sementara bagi yang berada di desil 6–10 dan merasa data tidak sesuai kondisi riil, dapat mengajukan pembaruan data.
Adapun dugaan penyalahgunaan bansos untuk judi online masih akan diklarifikasi lebih lanjut. Jika tidak terbukti, penerima dapat mengajukan sanggahan melalui pemerintah desa atau langsung ke Dinsos.
“Permasalahan tiap orang berbeda-beda. Namun sebagian besar yang datang tercatat pada desil 6–10 sehingga bantuannya otomatis tidak aktif,” tandasnya.***
Reporter : Mochammad Sholeh Sirri
Editor : Hadiyin
