TULUNGAGUNG, LINGKARWILIS.COM — Kondisi wisata Pantai Popoh, satu-satunya destinasi pantai yang dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung, saat ini masih minim kunjungan wisatawan. Meski demikian, Pemkab Tulungagung berencana melakukan pengembangan untuk menghidupkan kembali daya tarik pantai tersebut.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Tulungagung, Ardian Candra, menyampaikan bahwa Pantai Popoh menjadi satu-satunya objek wisata pantai yang sepenuhnya dikelola oleh pemerintah daerah, baik dari sisi operasional maupun pengelolaan pendapatannya.
Menurutnya, Pantai Popoh sempat menjadi destinasi unggulan dan favorit wisatawan pada awal tahun 2000-an. Namun, seiring berjalannya waktu, minat kunjungan wisatawan terus menurun hingga kini kondisinya terbilang memprihatinkan.
Baca juga : PAD Sektor Pasar Kabupaten Kediri 2025 Tembus Rp 9 Miliar
“Kami tidak menampik, saat ini Pantai Popoh memang sangat sepi pengunjung. Wisatawan cenderung memilih pantai lain,” ujar Ardian Candra, Kamis (15/1/2026).
Meski menghadapi kondisi tersebut, Disbudpar Tulungagung tetap berupaya mengembalikan daya tarik Pantai Popoh, terutama saat momen libur nasional. Salah satu langkah yang disiapkan yakni melakukan pengembangan kawasan wisata melalui pembenahan fasilitas yang ada.
Secara teknis, pengembangan tersebut meliputi revitalisasi sarana dan prasarana yang mulai rusak, serta rencana penambahan wahana permainan anak agar Pantai Popoh lebih ramah bagi wisata keluarga.
“Kondisinya sekarang memang butuh perhatian serius. Kami merencanakan perbaikan fasilitas dan penambahan wahana agar Pantai Popoh kembali menarik bagi wisatawan,” jelasnya.
Ardian menambahkan, rencana pengembangan tersebut masih akan diajukan kepada Bupati Tulungagung. Hal ini mengingat kebutuhan anggaran yang cukup besar, sekaligus sebagai upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata.
Baca juga : MoU CSR Budidaya Lobster Ditandatangani, PT BA Sampoerna Dorong Kediri Jadi Penopang Ketahanan Pangan
Selain pengelolaan langsung oleh Pemkab, Disbudpar juga mempertimbangkan opsi kerja sama dengan pihak ketiga atau investor, seperti pola pengelolaan yang diterapkan di Pantai Midodaren. Namun, opsi tersebut masih memerlukan kajian mendalam dan penjajakan investor yang benar-benar serius.
“Jika pada akhirnya pengelolaan oleh investor menjadi pilihan karena keterbatasan anggaran daerah, kami tentu terbuka. Untuk sementara, retribusi masuk Pantai Popoh tetap kami aktifkan sebagai upaya mengejar PAD,” pungkasnya.***
Reporter : Sholeh Sirri
Editor : Hadiyin
