LINGKARWILIS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung menargetkan perbaikan infrastruktur secara menyeluruh dapat rampung dalam waktu tiga tahun ke depan. Target tersebut ditetapkan mengingat kondisi infrastruktur di Tulungagung saat ini mengalami kerusakan cukup parah.
Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, mengungkapkan sekitar 60 persen infrastruktur di wilayahnya mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan segera. Tidak hanya infrastruktur jalan yang menjadi sorotan utama, tetapi juga pasar rakyat, sekolah, hingga saluran irigasi.
“Memang saat ini sebanyak 60 persen infrastruktur di Tulungagung mengalami kerusakan dan perlu perbaikan. Infrastruktur ini tidak hanya jalan, melainkan juga sekolah, pasar rakyat, saluran irigasi, dan lain-lain,” kata Gatut Sunu, Jumat (22/8/2025).
Menurutnya, perbaikan total memerlukan anggaran yang tidak sedikit, diperkirakan mencapai Rp 1 triliun. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Pemkab Tulungagung pun intens melakukan pendekatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) dan Pemerintah Pusat untuk mendapatkan tambahan dukungan dana.
Ungkap 11 Kasus Narkoba, Polres Malang Gagalkan Peredaran Barang Haram Rp289 Juta!
“Jadi kami sering berkunjung ke provinsi maupun pusat, itu bukan semata-mata kami pelisir atau sekadar jalan-jalan. Melainkan dalam rangka mengomunikasikan agar kami mendapat anggaran lebih untuk bisa menyelesaikan sarana dan prasarana,” ujarnya.
Jika usulan anggaran tersebut disetujui, Gatut optimistis seluruh infrastruktur yang rusak parah di Tulungagung dapat selesai diperbaiki pada 2028 mendatang, sesuai dengan masa kepemimpinannya.
Upaya ini sekaligus mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang memprioritaskan perbaikan infrastruktur.
“Bagi kami, perbaikan infrastruktur merupakan prioritas utama. Selain bisa menunjang peningkatan ekonomi, banyak manfaat yang bisa dirasakan masyarakat jika perbaikan infrastruktur bisa dituntaskan secepatnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemkab Tulungagung juga menargetkan perbaikan 30 persen infrastruktur jalan hingga akhir 2025 dengan pengajuan anggaran senilai Rp 100 miliar kepada Pemerintah Pusat dan Pemprov Jatim.
