MADIUN, LINGKARWILIS.COM – DPRD Kota Madiun menggelar rapat paripurna penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2026, Rabu (10/9/2025).
Rapat tersebut dihadiri Ketua dan anggota DPRD, Wali Kota Madiun, jajaran Forkopimda, serta perwakilan OPD.
Dari sejumlah raperda yang diusulkan, satu di antaranya menarik perhatian, yakni rancangan perda tentang perlindungan masyarakat dari jeratan rentenir.
Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, menyampaikan bahwa draf raperda ini telah melalui kajian bersama tim ahli Universitas Sebelas Maret (UNS).
Baca juga : Staf Ahli Menteri Pantau Program Koperasi Merah Putih di Kediri
“Dengan adanya aturan ini, diharapkan rentenir tidak seenaknya menjerat masyarakat. Ke depan, ada program Koperasi Merah Putih yang bisa menjadi solusi,” ujarnya.
Menurut Armaya, langkah tersebut merupakan respons atas banyaknya keluhan warga terkait praktik rentenir. Ia menambahkan, Komisi II DPRD selaku mitra kerja akan diminta untuk mensosialisasikan kegiatan koperasi merah putih kepada masyarakat.
Sementara itu, Wali Kota Madiun, Maidi, menegaskan raperda ini disusun sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat.
“Artinya, kita harus mengikuti regulasi terbaru. Dengan begitu, pemerintah bisa lebih cepat dan tepat dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tandasnya.***
Reporter : Agus Sulistyo Budi
Editor : Hadiyin
