Jombang, LINGKARWILIS.COM – Proses pemutakhiran data dalam penyusunan draf Peraturan Bupati sebagai turunan dari Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) mengakibatkan penyesuaian luasan LP2B di Kabupaten Jombang.
Jika pada 2023 LP2B tercatat seluas 36.160 hektare, dalam draf terbaru angkanya terkoreksi menjadi sekitar 35 ribu hektare. Artinya, hampir seribu hektare tidak lagi masuk kategori lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Kabid Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Jombang, Eko Purwanto, menegaskan bahwa perubahan tersebut tidak disebabkan oleh alih fungsi lahan, tetapi murni karena pembaruan metode pemetaan.
“Metode pemetaan sekarang sudah mengikuti standar Kantor Pertanahan Jombang. Akurasinya lebih tinggi. Dulu satu bidang bisa terbaca lebih luas, sekarang hasil pemetaan lebih presisi,” tuturnya kepada wartawan, Senin (18/11).
Baca juga : Perkuat Lini Lapangan, Sebanyak 663 TPK Kota Kediri Jalani Orientasi untuk Dorong Penurunan Stunting
Temuan lapangan juga menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara data SPPT PBB dan kondisi aktual.
“Beberapa lokasi di SPPT PBB masih tercatat sebagai sawah, padahal di lapangan sudah menjadi perumahan. Data seperti ini kami perbaiki agar hasilnya valid,” jelas Eko.
Ia memastikan bahwa penyusutan luasan LP2B tidak terlalu besar.
“Total pengurangannya tidak sampai seribu hektare,” tambahnya.
Saat ini, Dinas Pertanian bersama Dinas PUPR Jombang tengah melakukan sinkronisasi agar penetapan LP2B sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta tidak tumpang tindih dengan zona peruntukan lain.
“Integrasi data sangat penting. Kita memastikan LP2B benar-benar berada di kawasan lindung dan tidak berbenturan dengan peruntukan lain,” tegasnya.
Eko juga menyampaikan bahwa proses validasi akan terus dilakukan.
Baca juga : Peringati HUT Korpri dan Darma Wanita ke-26, Ratusan ASN Pemkab Kediri Ikut Donor Darah
“Semua data harus by name dan by address supaya tidak terjadi kesalahan, misalnya warga yang tidak memiliki sawah tetapi tercatat sebagai penerima program pertanian,” pungkasnya.
Dalam RTRW Kabupaten Jombang 2021–2041, kawasan tanaman pangan ditetapkan seluas 38.149 hektare di 20 kecamatan, kecuali Wonosalam yang difokuskan untuk hortikultura. ***
Reporter : Agung Pamungkas
Editor : Hadiyin
