Jombang – Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menyoroti pentingnya standar kelayakan dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat melakukan pemantauan di Kabupaten Jombang. Langkah evaluasi ini dilakukan seiring meningkatnya permohonan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari sejumlah dapur penyelenggara.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa proses verifikasi akan tetap dilakukan secara ketat, terutama terhadap dapur yang berlokasi di area yang rawan pencemaran. Hal itu ia sampaikan usai menghadiri kegiatan sosialisasi dan evaluasi MBG di sebuah ballroom hotel di Kecamatan Peterongan, Senin (24/11).
Nanik mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 50 dapur di Jombang yang telah mengajukan SLHS. Namun, tidak semua dapat disetujui, terutama dapur yang berdiri terlalu dekat dengan Tempat Pembuangan Sampah (TPS).
Baca juga : Satpol PP Kabupaten Kediri Gelar Patroli Pagi untuk Cegah PKL Berjualan di Siang Hari
“Dapur SPPG yang lokasinya terlalu dekat dengan TPS tidak boleh beroperasi. Jika ditemukan, kami akan minta untuk dipindah, tanpa pengecualian,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara koordinator wilayah dan pemerintah kecamatan dalam menentukan titik dapur. Dalam tinjauan kali ini, Nanik mengaku masih menemukan investor yang membangun dapur tanpa memastikan izin sanitasi terlebih dahulu.
“Walaupun mereka mengaku sudah terlanjur membangun dan merasa rugi jika pindah, kami tidak bisa mengizinkan dapur beroperasi bila lokasinya tidak memenuhi syarat. Dekat TPS atau kandang ayam sudah pasti dilarang,” tambahnya.
Meski masih ditemukan kendala, perkembangan MBG di Jombang dinilai cukup baik. Dari total kuota 133 dapur, sebanyak 77 titik telah terisi, dan 38 di antaranya sudah beroperasi, dengan 23 dapur telah mengantongi SLHS.
Baca juga : Dinas Pendidikan Kota Kediri Realisasikan Penyaluran Dana Bansos Pendidikan, Diterima 458 Pelajar
Nanik menjelaskan bahwa MBG merupakan program besar lintas kementerian dengan pengawasan berlapis. Sedikitnya 17 kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Kesehatan dan BPOM, terlibat dalam pemantauan reguler.
“Setiap Jumat kami menggelar rapat antarkementerian, dan saya sendiri turun langsung ke daerah untuk memastikan pelaksanaannya,” katanya.
Kementerian Kesehatan turut menguatkan regulasi melalui Surat Edaran Nomor HK.02.02/C.I/4202/2025, yang mewajibkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki SLHS. SPPG yang sudah berjalan diberi waktu satu bulan untuk memenuhi persyaratan, sementara dapur baru wajib mengurus SLHS maksimal satu bulan setelah ditetapkan.***
Reporter : Agung Pamungkas
Editor : Hadiyin
