PONOROGO, LINGKARWILIS.COM — Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Ponorogo mencatat sedikitnya 59 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa perempuan masih menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan.
Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Dinsos P3A Ponorogo, Aida Fitria Miasari, mengungkapkan bahwa sebagian besar pelaku berasal dari lingkar terdekat korban, baik keluarga maupun orang yang memiliki hubungan personal.
“Sebagian besar pelaku adalah orang-orang yang dekat dengan korban,” ujar Aida.
Aida menambahkan, angka tersebut diyakini belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di lapangan. Pasalnya, masih banyak korban yang enggan melapor karena diliputi rasa takut, malu, atau belum merasa aman untuk menyampaikan pengaduan.
Baca juga : Kasus PMK Bertambah, 53 Sapi di Kabupaten Kediri Terpapar dan Satu Dilaporkan Mati
“Kasus yang tercatat belum mencerminkan situasi sebenarnya. Banyak perempuan memilih diam karena berbagai pertimbangan,” katanya.
Dinsos P3A juga mencatat bahwa bentuk kekerasan yang dilaporkan tidak hanya berupa kekerasan fisik. Sejumlah kasus mencakup kekerasan psikis, ekonomi, berlatar belakang agama, hingga kekerasan berbasis digital. Remaja putri disebut menjadi kelompok yang cukup rawan, terutama dalam hubungan pacaran.
“Dalam beberapa kasus, korban mengalami tekanan, intimidasi, bahkan pemaksaan oleh pelaku untuk memenuhi keinginan tertentu,” jelasnya.
Untuk menekan angka kekerasan, Dinsos P3A Ponorogo terus menggencarkan sosialisasi mengenai hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Upaya tersebut juga melibatkan tokoh masyarakat guna membangun lingkungan yang lebih peduli dan responsif terhadap kasus kekerasan.
Dari sisi kebijakan, Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah memiliki sejumlah regulasi, di antaranya peraturan daerah tentang pengarusutamaan gender, peraturan bupati terkait perlindungan perempuan dan anak, serta kebijakan pencegahan perkawinan usia anak.
Baca juga : Persik Kediri Amankan Ezra Walian hingga 2029
“Kami juga mengoptimalkan peran P2TP2A agar korban mendapatkan pendampingan yang menyeluruh, termasuk pendampingan hukum jika diperlukan,” terang Aida.
Melalui berbagai upaya tersebut, Dinsos P3A mengajak para korban kekerasan untuk tidak ragu melapor dan memanfaatkan layanan resmi yang tersedia.
“Perempuan harus berani melindungi diri dan mencari bantuan. Negara dan masyarakat wajib hadir menciptakan ruang aman, agar tidak ada lagi perempuan yang hidup dalam ketakutan,” pungkasnya.***
Reporter : Sony Dwi Prastyo
Editor : Hadiyin
