Tulungagung, LINGKARWILIS.COM – Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata di Kabupaten Tulungagung masih jauh dari target. Selain dipengaruhi semakin beragamnya pilihan destinasi wisata pasca beroperasinya Jalur Lintas Selatan (JLS) Tulungagung–Trenggalek, persoalan juga muncul karena sejumlah jenis pajak yang semestinya berkontribusi pada PAD pariwisata ternyata tidak masuk dalam skema tersebut.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Tulungagung, Ardian Candra, menyebut bahwa tantangan dalam memenuhi target PAD pariwisata sangat kompleks. Berbagai faktor membuat realisasi PAD 2025 tidak mencapai angka yang telah ditetapkan.
Pada tahun 2025, Disbudpar Tulungagung dibebani target PAD sektor pariwisata sebesar Rp 1,4 miliar. Namun, realisasinya hanya mencapai sekitar Rp 698 juta. Salah satu penyebab utama adalah tidak masuknya beberapa jenis pajak yang sebenarnya berkaitan erat dengan sektor pariwisata.
Baca juga : Stasiun Ngangeni, Ikhtiar Melestarikan Jejak Sejarah dan Menggerakkan Wisata Budaya Kediri
“Permasalahannya cukup rumit. Salah satunya karena ada sejumlah objek pajak yang seharusnya dapat memperkuat PAD pariwisata, tetapi tidak diperhitungkan sebagai bagian dari PAD Disbudpar,” ujar Ardian Candra, Jumat (6/2/2026).
Ia menjelaskan, beberapa jenis pajak yang tidak tercatat sebagai PAD Pariwisata antara lain pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak restoran. Ketiga jenis pajak tersebut langsung dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tulungagung, sehingga tidak masuk dalam hitungan PAD sektor pariwisata.
Selain itu, kontribusi dari kunjungan wisatawan ke destinasi wisata di Tulungagung juga tidak sepenuhnya menjadi PAD Disbudpar. Berdasarkan perjanjian kerja sama dengan pengelola dan pemilik lahan, Disbudpar hanya memperoleh bagian sekitar 20–25 persen dari total pendapatan.
“Jika tiga jenis pajak itu dihitung sebagai PAD Pariwisata, tentu target akan lebih mudah dicapai. Sementara pendapatan dari kunjungan wisata harus dibagi dengan Perhutani sebagai pemilik lahan dan pihak pengelola, sehingga porsi Disbudpar hanya sekitar seperempatnya,” jelasnya.
Baca juga : Pemkot Kediri Patuhi Putusan MA, Tetap Lanjutkan Proyek Alun-Alun Meski Kontraktor Menolak Hasil Audit
Ardian menambahkan, beroperasinya JLS Tulungagung–Trenggalek turut berdampak pada menurunnya konsentrasi wisatawan. Jika sebelumnya wisatawan banyak terfokus ke Pantai Gemah, kini mereka memiliki lebih banyak pilihan hingga ke pantai-pantai di Trenggalek yang terkoneksi melalui JLS.
Faktor lain yang memengaruhi adalah kondisi infrastruktur jalan penghubung (jalur sirip) menuju JLS. Di Tulungagung, akses yang relatif baik baru tersedia di Kecamatan Bandung, sementara jalur lain masih kurang memadai. Sebaliknya, Trenggalek dinilai memiliki akses jalan sirip yang lebih baik, sehingga lebih menarik bagi wisatawan.
“JLS sebenarnya sudah terhubung hingga wilayah Sine, tetapi jalan sirip menuju JLS di Tulungagung masih banyak yang belum layak. Berbeda dengan Trenggalek yang jalur aksesnya sudah lebih baik. Kondisi ini jelas merugikan kami dalam menarik wisatawan,” tutupnya.***
Reporter: Mochammad Sholeh Sirri
Editor : Hadiyin
