Tulungagung, LINGKARWILIS.COM – Kondisi lahan hutan yang gundul di wilayah selatan Kabupaten Tulungagung menjadi perhatian serius kalangan legislatif dan eksekutif. DPRD Tulungagung mendorong penerapan konsep perhutanan sosial sebagai langkah strategis untuk mengatasi kerusakan hutan sekaligus meminimalisir risiko bencana.
Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat lintas instansi guna membahas persoalan tersebut. Menurutnya, penanganan potensi bencana tidak dapat dilepaskan dari upaya menjaga kelestarian kawasan hutan.
“Upaya mitigasi bencana harus dimulai dari menjaga kondisi hutan. Konsepnya bagaimana hutan tetap terawat melalui pendampingan masyarakat agar semakin peduli lingkungan dan aktif dalam gerakan tanam pohon,” ujar Marsono, Kamis (12/2/2026).
Ia menjelaskan, salah satu penyebab gundulnya hutan di wilayah selatan adalah kecenderungan masyarakat menanam tanaman pangan bernilai ekonomis seperti jagung, tanpa diimbangi tanaman tegakan. Kondisi ini dinilai berdampak pada menurunnya fungsi hutan sebagai penyangga lingkungan.
Baca juga : Bapanas Pastikan Stok dan Harga Pangan di Kabupaten Kediri Stabil
Sebagai solusi, DPRD mendorong penerapan perhutanan sosial, yakni skema pengelolaan hutan yang tetap memberi ruang bagi masyarakat untuk menanam tanaman pangan seperti jagung dan padi, namun dikombinasikan dengan tanaman tegakan bernilai ekonomi.
Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan adalah penyaluran bantuan benih pohon kopi kepada masyarakat. Selain berfungsi sebagai tanaman tegakan, kopi juga memiliki nilai jual yang menjanjikan.
“Benih kopi akan kami dorong untuk dibagikan kepada masyarakat. Selain menjaga fungsi hutan, kopi juga memiliki nilai ekonomi, apalagi Tulungagung dikenal dengan sebutan seribu warung kopi,” ungkapnya.
Selain penyaluran bantuan, DPRD juga berencana melakukan dialog langsung dengan kelompok tani hutan. Langkah ini dilakukan untuk menyerap aspirasi sekaligus memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga ekosistem dan kelestarian lingkungan.
Baca juga : Prajurit TNI dari Koramil 0809/03 Mojoroto Temani Siswa TK A Santa Maria Kediri dalam Giat Outbound
Marsono menambahkan, selama ini alokasi anggaran untuk program pelestarian hutan masih bersifat insidentil dan belum terkonsep secara khusus dalam APBD. Karena itu, DPRD mendorong pemerintah daerah menyusun kebijakan dan dukungan anggaran yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
“Orientasi pembangunan sesuai arahan Presiden juga harus berbasis pada lingkungan hidup. Sebelum terjadi bencana, kita harus melakukan mitigasi sejak dini,” pungkasnya.***
Reporter: Mochammad Sholeh Sirri
Editor: Hadiyin
