WFH Setiap Jumat, ASN yang Melanggar Dianggap Absen dan Tunjangan Dipotong

WFH Setiap Jumat, ASN yang Melanggar Dianggap Absen dan Tunjangan Dipotong
Para ASN di lingkup Pemkot Blitar ketika apel di halaman kantor Wali Kota Blitar. (aziz)

Blitar, LINGKARWILIS.COM — Pemerintah Kota Blitar terus mendorong kebijakan efisiensi di berbagai sektor. Setelah sebelumnya aparatur sipil negara (ASN) dianjurkan menggunakan sepeda saat berangkat kerja, kini Pemkot bersiap menerapkan skema kerja work from home (WFH).

Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, menyatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya mengikuti arahan pemerintah pusat maupun provinsi terkait penghematan anggaran.

“Kami tetap mematuhi kebijakan yang ada, mengingat saat ini efisiensi dilakukan di berbagai lini, tidak hanya dari sisi anggaran tetapi juga pola kerja,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).

Ia menjelaskan, konsep efisiensi yang akan diterapkan salah satunya melalui WFH satu kali dalam sepekan. Hari Jumat dipilih sebagai waktu pelaksanaan, di mana ASN akan menjalankan tugas dari rumah.

Baca juga : Persik Kediri Kantongi Izin, Siap Jamu Persijap Jepara di Stadion Brawijaya

Menurutnya, penerapan sistem ini diyakini tidak akan menemui kendala berarti karena sebelumnya sudah pernah dilakukan saat pandemi Covid-19.

“Penerapannya serupa dengan saat pandemi, ketika ASN bekerja dari rumah untuk mengurangi aktivitas di kantor,” jelasnya.

Selain untuk efisiensi bahan bakar, kebijakan ini juga bertujuan menekan penggunaan listrik di lingkungan perkantoran. Pemerintah menilai beban listrik kantor menjadi salah satu komponen yang perlu dikendalikan.

Dalam pelaksanaannya, ASN diwajibkan mengirimkan titik lokasi atau share location sebagai bentuk pengawasan selama bekerja dari rumah. Melalui sistem tersebut, aktivitas pegawai dapat dipantau oleh instansi terkait.

Baca juga : Dispendukcapil Kota Kediri Permudah Layanan Administrasi, Tokoh Agama Apresiasi Inovasi Jemput Bola

ASN yang melanggar ketentuan, misalnya tidak berada di rumah saat WFH, akan dikenai sanksi. Pelanggaran tersebut akan dianggap sebagai ketidakhadiran dan berdampak pada pemotongan tunjangan.

Pengawasan akan dilakukan oleh petugas di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) guna memastikan kebijakan berjalan sesuai ketentuan.***

Reporter : Aziz Wahyudi

Editor : Hadiyin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ayahqqklik66klik66klik66ayahqqlonteqqklik66ayahqqhalubet76klik66klik66klik66klik66https://lingkarwilis.com/mail/https://dellacortevanvitelli.edu.it/argomento/https://dellacortevanvitelli.edu.it/argomento/albo-sindacale/https://www.medicallifesciences.org.uk/ckfiles/bandarqq/index.htmlhttps://kampungdigital.id/wp-includes/js/pkv-games/https://kampungdigital.id/wp-includes/js/bandarqq/https://kampungdigital.id/wp-includes/js/dominoqq/https://youthspaceinnovation.com/about/dominoqq/https://youthspaceinnovation.com/wp-includes/bandarqq/https://dutapendidikan.id/.private/pkv/https://dutapendidikan.id/.private/bandarqq/https://dutapendidikan.id/.private/dominoqq/https://ramanhospital.in/js/pkv-games/https://ramanhospital.in/js/bandarqq/https://ramanhospital.in/js/dominoqq/https://sunatrokifun.com/wp-includes/pkv-games/https://sunatrokifun.com/wp-includes/bandarqq/https://sunatrokifun.com/wp-includes/dominoqq/https://inl.co.id/themes/pkvgames/https://inl.co.id/themes/bandarqq/https://inl.co.id/themes/dominoqq/https://vyrclothing.com/https://umbi.edu/visit/https://newtonindonesia.co.id/pkv-games/https://newtonindonesia.co.id/bandarqq/https://newtonindonesia.co.id/dominoqq/https://dkpbuteng.com/dock/pkv-games/https://dkpbuteng.com/dock/bandarqq/https://dkpbuteng.com/dock/dominoqq/https://tamanzakat.org/wp-includes/pkv/https://tamanzakat.org/wp-includes/bandarqq/https://tamanzakat.org/wp-includes/dominoqq/https://rsiaadina.com/rs/pkv-games/https://rsiaadina.com/rs/bandarqq/https://rsiaadina.com/rs/dominoqq/https://cheersport.at/doc/pkv-games/SLOT4DSLOT4D