Jombang, LINGKARWILIS.COM – Peringatan Hari Buruh Internasional di Kabupaten Jombang diwarnai dua aksi unjuk rasa dari serikat pekerja yang berlangsung di kantor DPRD Jombang, Jumat (1/5/2026).
Dua kelompok buruh yang turun ke jalan yakni SBPJ-GSBI dan Sarbumusi Kabupaten Jombang.
Aksi dimulai oleh massa SBPJ-GSBI yang terlebih dahulu menyampaikan aspirasi di depan Kantor Pemkab Jombang, kemudian melanjutkan long march menuju DPRD. Di gedung legislatif, perwakilan buruh diterima dalam audiensi bersama jajaran dewan dan pemangku kebijakan, termasuk Wakil Ketua DPRD Jombang, Octadella Bilytha Permatasari, Ketua Komisi D Agung Natsir, serta Kapolres Jombang Ardi Kurniawan.
Ketua SBPJ-GSBI Jombang, Hadi Purnomo, menyampaikan bahwa aksi ini dipicu persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT Sumber Graha Sejahtera. Para pekerja yang terdampak disebut hanya menerima pesangon setengah dari ketentuan dan dibayarkan secara mencicil.
Baca juga : APBN Kediri Raya Tumbuh Positif hingga Maret 2026, Sinergi Kemenkeu Dorong Ekonomi Daerah
“Buruh berharap bisa bangkit setelah PHK, tapi pesangon belum tuntas karena dibayar bertahap,” ujarnya.
Ia mencatat sekitar 347 pekerja terdampak, dengan sebagian masih menolak skema pembayaran tersebut. Selain itu, buruh juga menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan pekerja.
Setelah aksi SBPJ-GSBI, giliran massa Sarbumusi yang dipimpin Lutfi Mulyono menggelar aksi dan langsung mengikuti audiensi di ruang paripurna DPRD.
Dalam forum tersebut, Sarbumusi menyoroti sejumlah persoalan ketenagakerjaan, mulai dari tuntutan pencabutan Omnibus Law hingga praktik outsourcing dan upah di bawah UMK.
“Sekitar 90 persen perusahaan di Jombang masih membayar upah di bawah UMK. Ini persoalan serius,” tegas Lutfi.
Baca juga : Libur May Day, Lalu Lintas Kota Kediri Ramai namun Tetap Lancar
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Jombang, Octadella Bilytha Permatasari, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti dengan langkah konkret, termasuk pembentukan satuan tugas (satgas) deteksi dini.
“Satgas ini diharapkan mampu merespons cepat persoalan buruh sekaligus menjaga iklim industri tetap kondusif,” ujarnya.
Selain itu, DPRD bersama pemerintah daerah juga akan mendorong pemanfaatan program pelatihan kerja dan pemberdayaan ekonomi bagi pekerja terdampak PHK, agar mereka tetap memiliki peluang untuk bangkit dan mandiri.
Aksi May Day di Jombang berlangsung tertib dengan pengawalan aparat, sekaligus menjadi momentum bagi buruh untuk kembali menyuarakan hak dan kesejahteraan mereka.***
Reporter : Taufiqur Rachman
Editor : Hadiyin
