LINGKARWILIS.COM – Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Sosial (Dinsos) memastikan pencairan tiga jenis bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan dilakukan pada Agustus 2025 mendatang. Bantuan ini ditujukan bagi keluarga penerima manfaat (KPM) dengan kategori rentan.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Lijamsos) Dinsos Tulungagung, Teguh Abianto, mengatakan bahwa dari empat jenis bansos APBD yang tersedia, tiga di antaranya akan mulai disalurkan bulan depan.
Ketiga bansos tersebut yakni bansos prakarsa lansia, bansos bagi warga rentan miskin ekstrem, dan bantuan untuk penyandang disabilitas.
“Saat ini kami bersama Pemkab Tulungagung sudah membahas terkait teknis pencairan tiga jenis bansos tersebut. Artinya, dipastikan tiga jenis bansos itu akan cair di bulan Agustus 2025,” kata Teguh Abianto, Senin (28/7/2025).
Sidak Beras 5 Kg, Satgas Temukan Dugaan Pelanggaran Mutu di Pasar Malang
Berdasarkan data Dinsos, terdapat total 1.265 KPM yang akan menerima bantuan tersebut. Rinciannya, 200 KPM untuk prakarsa lansia, 1.040 KPM untuk kategori rentan miskin ekstrem, serta 385 KPM untuk penyandang disabilitas. Masing-masing penerima akan mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp 200 ribu per bulan selama sembilan bulan.
Namun, karena keterbatasan waktu pelaksanaan, pencairan akan dilakukan secara bertahap dan dirapel.
“Seharusnya bansos ini dicairkan mulai Februari 2025 sampai dengan November 2025. Tetapi karena adanya keterlambatam pencairan akibat masalah administrasi, pencairan baru bisa dilakukan pada bulan Agustus 2025. Makanya kami akan mencairkan bansos ini secara bersamaan,” ungkapnya.
Dinsos merencanakan proses penyaluran akan berlangsung dalam tiga tahapan, masing-masing mencakup pencairan untuk tiga bulan.
Revitalisasi Stasiun Malang, KAI Gandeng Pemkot untuk Wujudkan Ikon Transportasi Modern
Triwulan pertama akan mencakup bulan Februari–April, triwulan kedua Mei–Juli dan triwulan ketiga meliputi September–November.
Penyaluran untuk triwulan III dijadwalkan mulai Oktober 2025, namun jadwal ini masih dapat berubah menyesuaikan kondisi birokrasi dan teknis di lapangan.
Adapun syarat pencairan bagi KPM tergolong sederhana, yakni cukup membawa KTP dan Kartu Keluarga. “Mudah-mudahan tidak ada kendala, sehingga proses pencairan bisa sesuai dengan yang ditargetkan,” imbuhnya.
Sementara itu, untuk bansos Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), pencairannya masih belum bisa dilakukan dalam waktu dekat.
Teguh menyebut, pemerintah daerah masih melakukan harmonisasi regulasi bersama Kanwil Kemenkum HAM Jawa Timur.
“Kalau DBHCHT ini total KPMnya mencapai 9.752 orang KPM, dimana masing-masing KPM mendapat uang tunai senilai Rp 200 ribu untuk lima bulan atau Rp 1 juta selama satu tahun,” pungkasnya.
