Jakarta, LINGKARWILIS.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan pembangunan 14.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru melalui kerja sama dengan berbagai mitra. Menariknya, seluruh biaya pembangunan tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan murni dana mitra.
Dilansir dari laman Tribratanews, Kepala BGN, Prof. Dadan Hindayana, menyebut satu unit SPPG memerlukan investasi sekitar Rp1,5 hingga Rp2 miliar. Total nilai pembangunan yang sudah terealisasi mencapai hampir Rp28 triliun.
“Dana ini seluruhnya berasal dari para mitra, bukan APBN. Dampaknya, toko-toko bangunan di daerah kebanjiran permintaan bahan baku,” ujar Dadan, Rabu (13/8/2025).
Beberapa mitra yang terlibat antara lain Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Muhammadiyah, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan TNI. Sementara itu, BGN sendiri telah mengalokasikan Rp8,2 triliun khusus untuk program intervensi gizi, sedangkan pembangunan fisik SPPG sepenuhnya ditangani mitra.
Menariknya, sejumlah restoran, kafe, katering, bahkan hotel kini beralih fungsi menjadi SPPG yang menyalurkan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kapasitas pelayanan pun meningkat tajam, dari rata-rata 500 pengunjung per hari menjadi sekitar 3.500 porsi yang langsung dikirim ke sekolah maupun rumah-rumah penerima manfaat, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Informasi ini disampaikan Dadan usai mengikuti rapat terbatas mengenai keamanan dan ketahanan pangan bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Selasa (12/8/2025) malam.
Baca juga : Ajukan Banding, Yusa, Terdakwa Kasus Pembunuhan di Kediri, Protes Vonis Mati
Rapat yang berlangsung tertutup itu juga dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) M Herindra, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Mensesneg Prasetyo Hadi.***
Editor : Hadiyin
