Tulungagung, LINGKARWILIS.COM – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Tulungagung menyatakan keprihatinan atas kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo.
Ketua DPD Golkar Tulungagung, Jairi Irawan, mengatakan pihaknya memilih menunggu proses hukum yang berjalan sebelum menentukan langkah politik lanjutan, termasuk terkait pengisian posisi Wakil Bupati (AG 2).
“Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Padahal pembangunan infrastruktur di Tulungagung mulai merata,” ujarnya, Minggu (19/4/2026).
Saat ini, posisi kepala daerah dijalankan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, yang ditunjuk melalui mekanisme pemerintah pusat. Namun, untuk pengisian jabatan wakil bupati definitif, Golkar menilai masih terlalu dini dibahas karena proses hukum terhadap Gatut Sunu masih berlangsung.
Baca juga : Harga Aspal Naik Nyaris 20 Persen, DPUPKP Ponorogo Hitung Ulang RAB Proyek Peningkatan Jalan
Jairi juga menyinggung bahwa kondisi serupa pernah terjadi pada 2018, ketika kepala daerah Tulungagung terjerat kasus hukum dan posisi kepemimpinan diisi melalui mekanisme politik oleh partai pengusung.
Meski demikian, hingga kini pihaknya mengaku belum menerima arahan resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar terkait langkah pengisian kursi AG 2. Komunikasi dengan partai koalisi juga belum dilakukan.
“Kami masih menunggu instruksi dari DPP dan belum ada komunikasi dengan partai koalisi lainnya,” jelasnya.
Secara mekanisme, pengisian jabatan Wakil Bupati Tulungagung akan melibatkan partai pengusung, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Solidaritas Indonesia. Masing-masing partai akan mengusulkan nama kandidat untuk kemudian dipilih melalui DPRD Tulungagung.
Baca juga : Dishub Tulungagung Panggil 30 Pemilik Usaha, Larang Penguasaan Parkir TJU untuk Kepentingan Pribadi
Golkar memastikan akan turut mengajukan kader terbaiknya, namun tetap menekankan pentingnya komunikasi lintas partai serta persetujuan dari DPP agar kandidat yang diusulkan memiliki kapasitas dan kualitas yang mumpuni.
“Kami tentu akan mengusulkan kader, tetapi tetap harus melalui komunikasi dengan partai pengusung lain dan arahan dari DPP,” pungkasnya.***
Reporter : Sholeh Sirri
Editor : Hadiyin
