Kediri, LINGKARWILIS.COM – Camat Banyakan, Kabupaten Kediri, Hari Utomo mengaku tidak bisa berbuat banyak untuk memperjuangkan kepentingan warga Desa Tiron terkait nilai ganti lahan dan rumah yang terdampak proyek tol Kediri-Tulungagung.
Pada sejumlah wartawan, Hari Utomo mengaku sebagai camat pihaknya hanya berperan sebagai fisilitator saja sedangkan penentuan harga sepenuhnya merupakan kewenangan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
Hari Utomo juga tidak mengetahui mengapa KJPP dalam menentukan nilai lahan itu berbeda meski lokasi lahan bersebelahan.
Baca juga : Hamas Tunda Pembebasan Tawanan Karena Israel Langgar Perjanjian Gencatan Senjata
“Semua harga, baik zona A maupun B, sudah ditetapkan oleh KJPP. Kami di kecamatan tidak mengetahui faktor penentu nilai, wewenang dan keputusan ada pada KJPP,” ujarnya saat dikonfirmasi di kantornya, Selasa (11/2/2025).
Hari Utomo juga mengaku sudah menfasilitasi pertemuan antara warga dan KJPP serta BPN baik di tingkat desa maupun kecamatan, bahkan sudah berkali kali.
“Saya sendiri juga bingung,” keluhnya.
Sementara itu, puluhan warga Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri yang lahan dan rumah mereka terdampak proyek tol Kediri-Tulungagung nekat berangkat ke Jakarta untuk mencari keadilan, Selasa (11/2/2025)
Baca juga : Blitar Terapkan Program “Diet” Sampah, Begini Langkah-Langkahnya
Harapan mereka nilai ganti tanah dan rumah mereka yang sangat tidak sesuai bisa berubah dan ditambah.
Tawakal, salah satu warga Desa Tiron mengaku sempat diajak untuk pergi ke Jakarta sebab dia termasuk warga yang tidak mendapatkan nilai ganti lahan dan rumah yang pantas.
Namun karena usia, Tawakal tidak ikut ke Jakarta dan menyerahkan pada tetangga dan teman senasib untuk berjuang ke Jakarta.
“Saya tidak tahu ke Jakarta itu ke mana, pokoknya ke pusat, yang jelas berjuang agar nilai ganti lahan kami itu pantas dan bisa untuk beli rumah lagi yang layak,” katanya.
Ketika ditanya mengapa harus ke Jakarta dan tidak mengadu ke DPRD atau Bupati, Tawakal menjawab tegas bahwa pengaduan di tingkat daerah tidak pernah mendapat tanggapan.
“Percuma mengadu ke daerah, ke kades, camat atau bupati tidak ada respon. Karena itu, teman-teman memutuskan langsung ke Jakarta,” ujarnya.***
Reporter : Agus Sulistyo Budi
Editor : Hadiyin
