Kediri, LINGKARWILIS.COM – Pemerintah Kota Kediri terus memperkuat penerapan kesetaraan gender sebagai salah satu landasan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Upaya tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) ke dalam kebijakan pemerintah, perencanaan program, hingga penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati saat mengikuti Verifikasi Lapangan Evaluasi Pengarusutamaan Gender Tahun 2024 dan 2025 bersama tim verifikator Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI. Kegiatan berlangsung secara daring dari Ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri, Rabu (28/10/2026).
Dalam kesempatan itu, Vinanda menjelaskan bahwa proses evaluasi tidak hanya berorientasi pada pencapaian penghargaan Parahita Ekapraya. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi sarana untuk mengukur sejauh mana kebijakan dan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat secara merata.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan harus dilihat dari dampak yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar pencapaian administratif maupun angka dalam laporan pemerintah.
“Pembangunan tidak cukup hanya terlihat baik dalam angka atau dokumen. Pembangunan harus dapat dirasakan manfaatnya secara adil oleh perempuan dan laki-laki, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan seluruh masyarakat,” ujarnya.
Baca juga : Hadapi Kemarau Panjang, Pemkot Kediri dan Ponpes Lirboyo Gelar Sholat Istisqo’
Dari sisi capaian pembangunan, Kota Kediri menunjukkan hasil positif. Pada 2025, Indeks Pembangunan Gender (IPG) tercatat sebesar 96,36 sehingga menempatkan Kota Kediri di posisi kelima tingkat Jawa Timur. Adapun Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mencapai 0,125 dan menjadi peringkat kedua terbaik di provinsi tersebut.
Kendati demikian, Pemkot Kediri tidak mengabaikan adanya kenaikan angka IKG dibandingkan tahun 2024 yang tercatat 0,120. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan program kesetaraan gender semakin berkualitas dan mampu memberikan akses serta kesempatan yang lebih setara bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pengarusutamaan Gender juga telah menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Kediri 2025–2029. Hal ini sejalan dengan visi MAPAN, yaitu Maju, Agamis, Produktif, Aman, dan Ngangeni.
Khususnya dalam misi ketiga yang menitikberatkan pada peningkatan produktivitas sumber daya manusia, pemerintah memasukkan aspek kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial sebagai bagian dari target pembangunan.
Baca juga : Pengundian Lapak Pasar Ngadiluwih Kediri Berlangsung Enam Hari, Diikuti 523 Pedagang
Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan optimal, Pemkot Kediri membentuk Kelompok Kerja (Pokja) PUG serta menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG periode 2025–2029 dengan Bappeda sebagai koordinator.
Penguatan juga dilakukan melalui penunjukan focal point di 28 organisasi perangkat daerah (OPD). Selain itu, pemerintah mendorong peningkatan keterlibatan perempuan dalam jabatan struktural serta mengembangkan Satu Data Kota Kediri yang memuat informasi terpilah berdasarkan jenis kelamin. Data tersebut menjadi salah satu landasan dalam menyusun kebijakan sekaligus mengevaluasi hasil pembangunan.
Di sektor ekonomi, pemberdayaan perempuan dilakukan melalui program RASI PRIMA. Program ini telah membantu 52 industri kecil menengah (IKM) milik perempuan yang berhasil melewati proses kurasi dan masuk ke pasar modern.
Pemkot Kediri juga memberikan pendampingan kepada 92 perempuan kepala keluarga agar memiliki kemampuan ekonomi yang lebih mandiri. Sementara dalam penyaluran bantuan modal usaha selama periode 2021–2024, sekitar 67,68 persen penerimanya merupakan perempuan, termasuk 505 perempuan yang berstatus sebagai kepala keluarga.
Perhatian terhadap kelompok perempuan dan anak turut diperkuat melalui berbagai layanan perlindungan. Di antaranya melalui UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak, serta penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak yang dilengkapi tim pencegahan dan penanganan kekerasan di setiap satuan pendidikan.
Partisipasi anak dalam pembangunan juga difasilitasi melalui Forum Anak yang telah terbentuk di tiga kecamatan dan 46 kelurahan.
Sementara itu, peningkatan kualitas keluarga didukung melalui layanan konseling PUSPAGA KIRANA dan pembinaan pengasuhan. Pemerintah juga memberikan bantuan pangan kepada balita stunting serta ibu hamil yang membutuhkan. Dukungan lainnya berupa bantuan perbaikan rumah layak huni dan beasiswa pendidikan untuk mengurangi kerentanan keluarga.
Dalam upaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah dijangkau, Pemkot Kediri mengoperasikan Mobil Pelayanan Masyarakat (Mobmas) yang melayani seluruh 46 kelurahan.
Berbagai fasilitas umum juga terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan ruang laktasi, tempat ibadah ramah anak, serta area parkir khusus perempuan dan penyandang disabilitas. Sarana pendukung lainnya meliputi lift, jalur ramp, dan kursi roda.
Tidak hanya fasilitas fisik, peningkatan kapasitas petugas pelayanan juga dilakukan melalui pelatihan bahasa isyarat. Langkah tersebut diharapkan dapat mempermudah komunikasi antara petugas dengan masyarakat yang memiliki kebutuhan pelayanan berbeda. Selain itu, pengembangan posyandu jiwa telah menjangkau empat kelurahan.
Penguatan pembangunan inklusif juga dilakukan hingga tingkat lingkungan melalui pembentukan 46 Kampung Keluarga Berkualitas dan 26 Kelurahan Tangguh Bencana. Pemkot Kediri turut menyediakan Ruang Bermain Ramah Anak terstandardisasi di Taman Tempurejo.
Seluruh fasilitas tersebut terus diupayakan agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan kemudahan akses, terutama bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.
Bentuk dukungan lainnya diberikan melalui layanan BESTARI yang menyediakan fasilitas terapi tanpa biaya serta layanan antar-jemput bagi anak penyandang disabilitas. Jumlah anak yang memperoleh manfaat program ini mengalami peningkatan, dari 12 anak pada 2025 menjadi 21 anak pada 2026.
Selain itu, keberadaan Bus MAPAN Ceria turut membantu kebutuhan transportasi siswa penyandang disabilitas menuju sekolah. Layanan ini dilengkapi pendamping khusus untuk mendukung keamanan dan kenyamanan selama perjalanan.
Vinanda menilai, keberhasilan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender tidak dapat dicapai hanya melalui kebijakan pemerintah. Diperlukan kerja sama dan keterlibatan berbagai unsur masyarakat agar program pemberdayaan, perlindungan, serta pelayanan inklusif dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
Karena itu, Pemkot Kediri terus membangun sinergi dengan Tim Penggerak PKK, organisasi kemasyarakatan, komunitas, Forum Anak, perguruan tinggi, kalangan dunia usaha, hingga media massa.
Ke depan, pemerintah daerah akan memprioritaskan penguatan perencanaan dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembenahan data terpilah dan mekanisme evaluasi juga menjadi perhatian, bersamaan dengan perluasan akses pelayanan inklusif.
Selain itu, peningkatan kemandirian ekonomi perempuan, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta kemudahan akses layanan bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan akan terus menjadi bagian dari agenda pembangunan.
“Kami sangat terbuka terhadap masukan dari tim verifikator. Apa pun hasil dari proses ini, kami akan menjadikannya pijakan untuk terus belajar dan memperbaiki pelaksanaan PUG. Kota Kediri MAPAN harus dapat dirasakan seluruh warga,” ungkapnya.
Kegiatan verifikasi tersebut turut dihadiri Asisten Deputi PUG Bidang Politik, Keamanan, Hukum, HAM, Imigrasi, Pemasyarakatan dan Pemerintah Daerah Wilayah II Ilham Firman, tim verifikator evaluasi PUG dari Kemen PPPA, Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin Thoha, Ketua TP PKK Kota Kediri Faiqoh Azizah Muhammad, Pj Sekretaris Daerah Kota Kediri Endang Kartika Sari, kepala OPD di lingkungan Pemkot Kediri, camat se-Kota Kediri, serta perwakilan perguruan tinggi, lembaga masyarakat, dan insan media.***
Editor : Hadiyin
