Ponorogo, LINGKARWILIS.COM – Ratusan tenaga honorer di Kabupaten Ponorogo menghadapi masa depan tidak menentu usai gagal lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hingga kini, belum ada kepastian rekrutmen baru, sementara beban belanja pegawai daerah sudah melebihi ambang batas yang ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kabid P3DSI ASN BKPSDM Ponorogo, Ahmad Zamroni, mengungkapkan terdapat sekitar 600 honorer yang masih aktif bekerja di berbagai organisasi perangkat daerah, meliputi sektor teknis, pendidikan, dan kesehatan.
Baca juga : Persik Kediri Luncurkan Jersey Baru Musim 2025/2026, Angkat Spirit ‘Sardula Seta’
“Belum ada informasi apakah rekrutmen akan dibuka tahun ini. Bisa saja baru dilaksanakan akhir 2025 atau 2026, baik melalui PPPK maupun CPNS,” ujar Zamroni, Senin (11/8/2025).
Ia menambahkan, pemerintah pusat menargetkan penyelesaian status honorer, namun daerah terhimpit aturan efisiensi belanja pegawai yang maksimal 30 persen dari APBD. “BPK mendorong penghematan, sementara Kemenpan-RB dan BKN meminta penuntasan honorer. Posisi kami sulit,” jelasnya.
Sebagian besar honorer itu telah mengabdi lebih dari satu dekade, bahkan ada yang mendekati masa pensiun. Pemerintah pusat sempat mewacanakan skema ASN paruh waktu, tetapi petunjuk teknisnya belum ada.
Baca juga : Harga Gabah di Kediri Tembus Rp 8.000 per Kilogram, Petani Sumringah
“Banyak honorer bertanya soal paruh waktu, tapi kami belum menerima kebijakan resmi dari pusat,” pungkas Zamroni.***
Reporter : Sony Prasetyo
Editor : Hadiyin
