LINGKARWILIS.COM – Polres Tulungagung bakal melimpahkan tersangka dan berkas perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Kepala Desa (Kades) Kradinan, Kecamatan Pagerwojo, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung. Tersangka, Eko Sujarwo (60), diduga menyalahgunakan anggaran desa untuk menutupi utang kampanye saat mencalonkan diri sebagai kepala desa.
Kapolres Tulungagung, AKBP Mohammad Taat Resdi, mengonfirmasi bahwa berkas perkara Eko Sujarwo telah dinyatakan lengkap atau P21. Proses penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejari dijadwalkan dilakukan mulai Kamis (24/4/2025).
“Berkas perkara sudah lengkap atau P21. Jadi mulai hari ini, tersangka dan barang bukti kami limpahkan ke Kejari Tulungagung,” ujar AKBP Taat.
Eko Sujarwo diduga terlibat dalam penyalahgunaan sejumlah sumber anggaran desa, antara lain Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahun 2020–2021, serta Bantuan Keuangan (BK) Kabupaten Tulungagung tahun 2020.
Wujudkan Kota Antikorupsi, Wali Kota Blitar Libatkan KPK dalam Bimtek Integritas
Penyidikan kasus ini telah berlangsung sejak 25 November 2022, memakan waktu sekitar dua setengah tahun. Berdasarkan hasil penyelidikan, pada tahun 2020 Desa Kradinan mengelola anggaran sebesar Rp 2,1 miliar, sementara pada 2021 anggaran turun menjadi Rp 1,7 miliar karena tidak adanya bantuan keuangan dari kabupaten.
Dalam menjalankan aksinya, tersangka memerintahkan Bendahara Desa, Wiji Subagyo (45), untuk mencairkan dana tersebut. Pada tahun 2020, dana yang dicairkan mencapai Rp 784 juta, dan pada 2021 naik menjadi Rp 984 juta.
Setiap kali pencairan, Wiji disebut menerima imbalan Rp 1 juta dari Eko. Namun kini, Wiji masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena melarikan diri saat hendak diperiksa.
“Total kerugian negara yang digunakan tersangka untuk kepentingan pribadi mencapai lebih dari Rp 743 juta,” jelas Taat.
Untuk menutupi penyimpangan, Eko diduga membuat laporan kegiatan fiktif yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dari pengakuannya, dana hasil korupsi itu sebagian besar digunakan untuk membayar utang pribadi, termasuk utang dari kampanye Pilkades sebelumnya yang gagal dan untuk membiayai pencalonan ulang yang kemudian dimenangkannya.
