Nganjuk, LINGKARWILIS.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk menyerahkan uang sebesar Rp352.128.000 kepada Pemerintah Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Rabu (13/8/2025). Dana tersebut merupakan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dana desa oleh mantan kepala desa, Mujiono.
Pengembalian ini dilaksanakan berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang telah berkekuatan hukum tetap. Uang disetorkan langsung ke rekening kas desa.
Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk, Ika Mauludiina, melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus menyampaikan bahwa Mujiono telah melunasi seluruh uang pengganti kerugian negara serta membayar denda Rp50 juta.
“Ini menunjukkan adanya itikad baik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Langkah ini patut menjadi contoh bagi terpidana lain,” ujar Ika.
Baca juga : Ajukan Banding, Yusa, Terdakwa Kasus Pembunuhan di Kediri, Protes Vonis Mati
Ia menegaskan, Kejaksaan akan melakukan pelacakan aset dan penyitaan jika terpidana tidak mau melunasi uang pengganti.
“Bila ada yang mangkir, kami akan telusuri dan sita harta miliknya untuk membayar kerugian negara,” tegasnya.
Kasus korupsi ini bermula dari penyalahgunaan Dana Desa Banarankulon pada tahun anggaran 2020–2023. Kerugian mencapai Rp352.127.978,86 dari 19 proyek pembangunan yang mengalami kekurangan volume. Anggaran tersebut bahkan dikelola langsung oleh terpidana.
Kejari Nganjuk mengingatkan agar dana yang dikembalikan dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk pembangunan desa dan dipertanggungjawabkan sesuai aturan. Masyarakat juga diajak ikut mengawasi penggunaan dana desa serta melaporkan jika ada indikasi penyalahgunaan.
Baca juga : OJK Kediri Gelar HIM 2025 di Goa Selomangleng, Dorong Pelajar Terbiasa Menabung Sejak Dini
“Setiap kepala desa harus tertib mengelola APBDes dan melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan agar terhindar dari jerat hukum,” pungkas Ika.***
Reporter : Inna Dewi Fatima
Editor : Hadiiyn
