Nganjuk, LINGKARWILIS.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk menyatakan bahwa seluruh kerugian negara dalam perkara korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dadapan, Kecamatan Ngronggot, telah sepenuhnya dipulihkan.
Kepastian tersebut diperoleh setelah pihak keluarga terdakwa menyerahkan sisa uang pengganti terakhir pada Selasa (3/2/2026). Dengan penyetoran tahap akhir ini, total pengembalian telah mencapai seratus persen dari nilai kerugian negara yang ditetapkan.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Nganjuk, Yan Aswari, menyebut bahwa pelunasan ini menunjukkan adanya itikad baik dan sikap kooperatif dari pihak terkait dalam proses pemulihan keuangan negara.
“Kami telah menerima penitipan uang tahap terakhir sebesar Rp150 juta. Dengan demikian, total keseluruhan yang dikembalikan menjadi Rp978.794.459, sesuai dengan nilai kerugian negara akibat penyalahgunaan APBDes Tahun Anggaran 2023–2024,” ujar Yan, Jumat (6/2/2026).
Baca juga : FPRB Kabupaten Kediri Perkuat Koordinasi Program Pengurangan Risiko Bencana
Berdasarkan catatan Kejari Nganjuk, pelunasan uang pengganti dilakukan secara bertahap. Pada 9 Desember 2025, tahap pertama diserahkan sebesar Rp678.795.000. Selanjutnya, pada 15 Januari 2026, dilakukan penyetoran tahap kedua sebesar Rp150 juta. Tahap ketiga sekaligus pelunasan berlangsung pada 3 Februari 2026 dengan jumlah yang sama, yakni Rp150 juta.
Yan mengapresiasi sikap kooperatif keluarga terdakwa yang dinilai memperlancar proses pengembalian kerugian negara. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pelunasan tersebut tidak serta-merta menggugurkan proses hukum.
“Pemulihan kerugian negara tidak menghentikan proses hukum. Perkara ini tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengembalian uang negara bukan sekadar persoalan finansial, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat. Menurutnya, setiap rupiah dana desa merupakan milik publik yang harus dikelola untuk kepentingan kesejahteraan warga.
Baca juga : Satpol PP Kabupaten Kediri Tertibkan Reklame Liar dan Amankan Seorang Pengamen Badut di Ngadiluwih
Yan juga mengingatkan agar ke depan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan APBDes diawasi lebih ketat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat guna memastikan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.
“Kami berkomitmen menindak tegas tindak pidana korupsi sekaligus mendorong tata kelola yang baik agar kasus serupa tidak terulang,” tutupnya.***
Reporter : Inna Dewi
Editor : Hadiyin
