KEDIRI, LINGKARWILIS.COM — Pemerintah Kota Kediri memastikan kualitas pelayanan dasar tetap menjadi prioritas meskipun mengalami penurunan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar kurang lebih Rp178 miliar dalam Rancangan APBD 2026.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswarti, saat memaparkan Nota Keuangan RAPBD 2026 dalam rapat bersama DPRD di Kantor BKP SDM, Jalan Himalaya No. 4 Kota Kediri, Senin (17/11/2025) pukul 12.50 WIB. Agenda itu turut dihadiri anggota DPRD, forkopimda, dan pimpinan OPD.
Vinanda menegaskan bahwa meski terjadi penyesuaian anggaran, arah kebijakan tetap diarahkan pada penguatan layanan di sektor kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur publik. Ia memastikan belanja pegawai tetap aman melalui penerapan efisiensi yang dilakukan secara selektif.
Baca juga : Pembangunan Tol Kediri–Kertosono Ditargetkan Mulai Triwulan Pertama 2026
“TKD turun sekitar Rp178 miliar, tetapi kami tetap optimis kebutuhan belanja pegawai bisa dipenuhi. Efisiensi hanya dilakukan pada belanja operasional seperti perjalanan dinas dan konsumsi. Untuk kesehatan dan pendidikan tidak kami kurangi, karena ini layanan dasar masyarakat,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa penghematan tidak akan menyentuh sektor yang berdampak langsung pada pelayanan publik. Pemerintah daerah memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan yang optimal.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Kediri, Firdaus Edo, menilai penurunan anggaran tersebut merupakan bagian dari kebijakan efisiensi nasional di masa pemerintahan Presiden Prabowo, bukan akibat pengurangan transfer dari pusat.
Baca juga : Jelang Akhir Tahun, Dishub Kabupaten Kediri Perketat Penindakan Truk Odol
“Penyesuaian sekitar Rp178 miliar ini adalah kebijakan efisiensi nasional. Insya Allah tidak menghambat pembangunan Kota Kediri. Yang terpenting, anggaran tetap diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Edo menambahkan, pembahasan RAPBD 2026 akan fokus pada pemenuhan tiga kebutuhan utama masyarakat, yaitu:
-
Kesehatan
-
Pendidikan
-
Kesejahteraan dan kelayakan hidup
Untuk sektor infrastruktur, ia menegaskan setiap usulan akan dikaji ulang berdasarkan kebutuhan dan efektivitasnya.
“Jika layanan dasar telah terpenuhi dengan baik, barulah pembangunan infrastruktur diprioritaskan sesuai urgensinya. Efisiensi dilakukan hanya pada kegiatan yang tidak memberikan dampak signifikan,” tambahnya.
DPRD Kota Kediri memastikan pembahasan RAPBD melalui Timgar dan Banggar akan berlangsung ketat, terukur, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.***
Reporter: Agus Sulistyo Budi
Editor: Hadiyin
