Kediri, LINGKARWILIS.COM – Desakan warga Kelurahan Pojok, khususnya dari RW 02, 03, dan 05, terhadap Pemerintah Kota Kediri semakin meningkat. Dalam aksi damai yang digelar di UPT TPA Pojok, Kamis (2/4/2026), warga tidak hanya menuntut percepatan pencairan kompensasi, tetapi juga mengancam menutup akses pembuangan sampah apabila belum ada kepastian.
Aksi berlangsung kondusif, namun diwarnai kekecewaan mendalam. Warga menilai proses yang dilakukan pemerintah berjalan lambat, sementara dampak lingkungan yang mereka rasakan kian memburuk dari hari ke hari.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Kota Kediri, Indun Munawaroh dan pejabat terkait kemudian menemui warga yang protes didampingi unsur kepolisian dan Dinas Sosial Kota Kediri.
Baca juga : Ketua DPRD Kabupaten Kediri Tekankan Profesionalisme ASN Saat WFH di Hari Jumat
Indun menjelaskan, pencairan kompensasi masih menunggu hasil kajian akademis dari tim Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang dijadwalkan rampung pada 25 April 2026. Setelah itu, proses akan dilanjutkan ke tahap verifikasi hingga penetapan melalui Surat Keputusan Wali Kota.
“Setelah kajian selesai, masih ada tahapan lanjutan. Kami belum dapat memastikan waktu pencairan karena harus sesuai prosedur yang berlaku,” ujarnya.
Namun, pernyataan tersebut belum mampu meredam keresahan warga. Mereka menilai penjelasan pemerintah masih bersifat normatif dan belum memberikan kepastian waktu.
Perwakilan warga RW 02, Sendi, menegaskan tuntutan masyarakat tetap sama, yakni kompensasi sebesar Rp2 juta per kepala keluarga harus segera direalisasikan.
“Warga sudah terlalu lama menunggu. Jika terus beralasan proses, kami sepakat untuk menutup TPA. Sampah tidak boleh masuk sebelum hak kami dipenuhi,” tegasnya.
Baca juga : Pasca Lebaran, 245 Sapi di Kediri Sembuh dari PMK, Tinggal Dua Kasus Aktif
Ketua RW 02, Edi, turut menyoroti dampak lingkungan yang semakin dirasakan warga, terutama bau menyengat yang muncul setiap hari.
“Ini bukan sekadar gangguan, tetapi sudah mengancam kenyamanan dan kesehatan warga, terutama anak-anak dan lansia,” ujarnya.
Hal serupa disampaikan warga lainnya, Ali, yang tinggal di jalur utama lalu lintas truk sampah. Ia mendesak pemerintah untuk segera memberikan kepastian, baik terkait besaran kompensasi maupun waktu pencairannya.
“Masyarakat butuh kepastian, bukan sekadar penjelasan berulang. Jika kondisi ini terus berlarut, dampaknya akan merugikan semua pihak,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa blokade TPA berpotensi memicu penumpukan sampah di wilayah Kota Kediri apabila tidak segera ada solusi.
“Kami warga Pojok menunggu langkah konkret, bukan sekadar janji,” pungkasnya***
Reporter: Agus Sulistyo Budi
Editor: Hadiyin
