MADIUN, LINGKARWILIS.COM — Kenaikan tajam anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam rancangan perubahan APBD 2025 menjadi sorotan utama sejumlah fraksi di DPRD Kota Madiun. Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi, Jumat (25/7), mayoritas legislator mempertanyakan transparansi dan justifikasi atas lonjakan dari Rp7,6 miliar menjadi Rp18,5 miliar atau naik lebih dari 143 persen.
Fraksi Partai Golkar menjadi yang paling vokal. Melalui juru bicaranya, Dedy Tri Arifianto, mereka menyebut lonjakan BTT mencerminkan lemahnya perencanaan anggaran sejak awal. Dedy menilai anggaran darurat seperti BTT yang tidak memiliki peruntukan spesifik sangat rentan disalahgunakan jika tidak dibarengi dengan penjelasan yang rinci.
“Tanpa penjabaran teknis dan rasional yang jelas, lonjakan ini berpotensi melanggar semangat efisiensi sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025,” tegasnya.
Baca juga : Penasaran? Ini Rangkaian Acara Hari Jadi Kota Kediri ke 1146, Full Acara Hingga 5 Bulan!
Selain BTT, Golkar juga mengkritik penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp113,26 miliar untuk menutup defisit. Dedy menyatakan bahwa bergantung pada SiLPA seharusnya tidak dianggap sebagai indikator kinerja anggaran yang baik.
“SiLPA tinggi bukan pencapaian, tapi justru menandakan buruknya serapan anggaran dan lemahnya eksekusi program,” lanjutnya.
Sorotan serupa datang dari Fraksi Gerindra–NasDem, yang menilai adanya kontradiksi antara kebijakan anggaran dan kebutuhan riil masyarakat. Fraksi ini menyayangkan adanya pemangkasan pada belanja operasional—termasuk untuk pegawai dan barang/jasa—di saat yang sama ketika BTT dan belanja modal justru naik drastis.
“Yang menyentuh langsung pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial justru dipangkas. Lalu bagaimana pemerintah menjamin kualitas layanan dasar warga?” tanya juru bicara mereka, Citra Kristin.
Baca juga : Persik Kediri Rekrut Bek Uzbekistan Khurshidbek Mukhtorov, Perkuat Lini Pertahanan
Gerindra–NasDem juga meminta belanja modal lebih difokuskan pada infrastruktur dasar seperti perbaikan jalan lingkungan, sanitasi, dan fasilitas pendidikan, bukan hanya proyek seremonial yang kurang berdampak langsung bagi masyarakat.
Sementara itu, Fraksi PKB melalui Erlina Susilo Rini ikut mendesak agar Pemkot memberikan penjelasan rinci atas kenaikan BTT di tengah kecenderungan pengurangan anggaran rutin.
Fraksi PDI Perjuangan juga turut mempertanyakan dasar perhitungan kenaikan tersebut. Dodik Danang Setiawan, juru bicaranya, menekankan bahwa alokasi BTT sebesar Rp10,9 miliar tidak bisa serta-merta disetujui tanpa disertai argumentasi yang berpijak pada prinsip disiplin anggaran dan Standar Analisa Belanja (SAB).
“Setiap rupiah anggaran yang disetujui harus punya arah dan justifikasi. Tidak bisa hanya didasarkan pada asumsi darurat,” tegasnya.
Jawaban dari pihak eksekutif atas kritik dan catatan fraksi-fraksi tersebut akan disampaikan pada rapat paripurna berikutnya. Nantinya, hasil tersebut menjadi dasar untuk pembahasan lanjutan bersama Komisi DPRD, Badan Anggaran (Banggar), dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum memasuki tahap finalisasi.***
Reporter: Agus Sulistyo Budi
Editor : Hadiyin
