TULUNGAGUNG, LINGKARWILIS.COM — Penolakan terhadap rencana pendirian Koperasi Merah Putih kembali mencuat di Kabupaten Tulungagung. Kali ini, gelombang keberatan datang dari warga Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, yang menolak rencana pembangunan koperasi tersebut karena akan memanfaatkan lahan lapangan desa.
Warga menilai lapangan desa merupakan fasilitas umum yang selama ini berfungsi sebagai ruang aktivitas masyarakat. Selain digunakan untuk olahraga, lokasi tersebut juga kerap menjadi tempat berbagai kegiatan sosial dan pentas kesenian warga.
Koordinator warga Desa Kalibatur, Wahyudi, menjelaskan bahwa lapangan desa yang berada tepat di samping kantor desa memiliki luas sekitar 30 x 50 meter dan menjadi ruang publik yang sangat dibutuhkan masyarakat.
“Lapangan ini memiliki banyak fungsi bagi warga. Jika dialihfungsikan menjadi bangunan koperasi, masyarakat akan kehilangan ruang bersama yang selama ini bermanfaat,” ujar Wahyudi, Jumat (16/1/2026).
Baca juga : Warga Kediri Manfaatkan Liburan untuk Berolahraga di Pusat Kota
Ia menambahkan, rencana pembangunan koperasi juga dikhawatirkan mengganggu akses jalan menuju musala dan sekolah yang berada di sisi belakang lapangan. Menurutnya, keberadaan lapangan tersebut memiliki peran strategis yang tidak bisa digantikan begitu saja.
Penolakan warga juga dipicu oleh minimnya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Warga mengaku tidak pernah dilibatkan secara langsung dalam musyawarah terkait rencana alih fungsi lapangan desa.
“Informasinya sudah dilakukan musyawarah desa dua kali, tetapi warga tidak merasa terwakili dan tidak mendapat penjelasan secara rinci,” ungkapnya.
Pasca aksi penolakan tersebut, Wahyudi menyebut pihak desa akhirnya menyepakati pembatalan rencana pembangunan koperasi di atas lapangan desa. Lokasi pembangunan rencananya akan dipindahkan ke lahan milik Perhutani. Warga juga meminta agar pagar pembatas lapangan dibuka kembali dan material bangunan segera dipindahkan.
Sementara itu, Kepala Desa Kalibatur, Asim, membenarkan adanya perubahan rencana lokasi pembangunan Koperasi Merah Putih. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya pihak desa telah mengusulkan pembangunan di atas aset desa, namun usulan tersebut ditolak karena lokasi dinilai kurang strategis, berada di wilayah pegunungan dan dekat dengan sungai serta jurang.
Baca juga : Produksi Ikan Hias Kabupaten Kediri 2025 Tembus Rp960,4 Miliar
Pada musyawarah berikutnya, pembangunan koperasi disepakati menggunakan lapangan desa yang berada di sebelah kantor desa. Dalam forum tersebut, pemerintah desa menilai keterwakilan warga sudah terpenuhi karena dihadiri perwakilan 57 RT dan RW.
“Namun setelah itu muncul persoalan lain, terutama terkait posisi bangunan yang berpotensi menutup akses menuju musala dan sekolah,” kata Asim.
Menindaklanjuti penolakan tersebut, pihaknya berencana kembali menggelar musyawarah untuk membahas penggunaan lahan Perhutani sebagai alternatif lokasi pembangunan. Langkah ini dilakukan mengingat pemerintah desa juga memiliki target penyelesaian pembangunan Koperasi Merah Putih pada Maret 2026.
Asim menambahkan, proses perizinan ke Perhutani akan segera diajukan. Berdasarkan informasi yang diterima, penggunaan tanah negara dinilai dapat mempercepat proses perizinan.
“Kami akan percepat proses musyawarah dan pengurusan izin ke Perhutani. Informasinya, penggunaan tanah negara memungkinkan proses perizinan lebih cepat,” pungkasnya.***
Reporter: Mochammad Sholeh Sirri
Editor: Hadiyin
