Kediri, LINGKARWILIS.COM β Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nagajayaraya Sentrasentosa, yang berlokasi di Jalan P.B. Sudirman No. 85, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
Pencabutan izin ini dilakukan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-68/D.03/2025 tertanggal 8 Oktober 2025, atas permintaan langsung dari pemegang saham.
“Langkah tersebut diambil karena BPR Nagajayaraya Sentrasentosa belum memenuhi ketentuan modal inti minimum sebagaimana yang disyaratkan dalam regulasi perbankan,” ujar Kepala OJK Kediri, Ismirani Saputri, dalam keterangan tertulisnya.
Proses pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham ini dilakukan sesuai Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), yang meliputi dua tahapan utama, yakni persetujuan persiapan pencabutan izin usaha dan penerbitan keputusan pencabutan izin usaha.
Penyerahan Surat Keputusan Pencabutan Izin Usaha dilakukan secara tatap muka pada 15 Oktober 2025 di Kantor OJK Kediri, dihadiri oleh Pemegang Saham Pengendali Fransisca Ornella Sari serta jajaran direksi BPR Nagajayaraya Sentrasentosa.
Dalam kesempatan itu, Fransisca Ornella Sari menyampaikan bahwa seluruh kewajiban terhadap dana pihak ketiga nasabah telah diselesaikan oleh pihak pemegang saham.
Terkait dengan pencabutan izin tersebut, OJK meminta pihak BPR untuk segera menindaklanjuti beberapa hal, di antaranya:
-
Melakukan pembubaran badan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
-
Mengumumkan secara resmi pembubaran badan hukum sesuai aturan yang berlaku.
Dengan efektifnya keputusan ini, pemegang saham tetap berkewajiban menyelesaikan seluruh tanggung jawab BPR, termasuk kewajiban terhadap kredit yang masih berjalan hingga seluruhnya tuntas. Semua kredit aktif BPR Nagajayaraya Sentrasentosa akan dialihkan kepada pemegang saham, termasuk kewajiban pelunasan oleh para debitur.
OJK menegaskan komitmennya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan melalui pengawasan dan pembinaan berkelanjutan, demi memastikan stabilitas dan kesehatan sektor jasa keuangan nasional.***
Editor : Hadiyin
