Jombang, LINGKARWILIS.COM – Upaya memperkokoh peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di Jombang terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Hal itu tampak dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang digelar di ruang Swagata Pendopo Kabupaten Jombang, Selasa (30/9/2025).
Bupati Jombang Warsubi menyampaikan, hingga saat ini terdapat 306 KDMP/KKMP yang telah terbentuk dan berbadan hukum. Keberadaan koperasi ini menjadi pondasi penting bagi penguatan ekonomi masyarakat desa. Setelah sukses menjadi tuan rumah Launching Nasional KDMP oleh Presiden pada Juli lalu, Pemkab Jombang kini berupaya memperkuat sinergi pusat dan daerah.
“Melalui forum monev ini, kami berharap muncul masukan dan dukungan dari pemerintah pusat, sehingga keberlangsungan KDMP/KKMP di Jombang semakin terjamin dan manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh warga,” ungkap Warsubi.
Baca juga : Hadapi Musim Hujan, DLH Kediri Gencarkan Bersih-Bersih Sungai
Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim Kemenko Pangan sekaligus Koordinator Wilayah IV Satgas Nasional KDMP, Sugeng Santoso, memberikan apresiasi atas langkah Jombang. Ia mencatat sebanyak 33 KDMP di wilayah ini sudah berjalan dengan baik, bahkan memiliki tingkat literasi digital yang cukup tinggi.
“Kunci keberhasilan KDMP adalah kolaborasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan. Di Jombang, ada SK Satgas KDMP sehingga Dinkopum tidak bekerja sendiri, melainkan bersama-sama dengan banyak pihak,” jelas Sugeng.
Sinergi tersebut semakin nyata dengan keterlibatan tujuh BUMN, termasuk BULOG, ID FOOD, dan Bank HIMBARA. Beberapa contoh konkret adalah kemitraan KDMP Pulogedang dengan ID FOOD, serta inovasi “Gowo Bayar” dari KDMP Banjarsari yang memberi fleksibilitas anggota mengambil sembako lebih dulu dan membayar di bulan berikutnya.
Baca juga : Jabatan Kepala Inspektorat Kota Kediri Resmi Terisi, Edi Darmasto Ditunjuk Sebagai Plt, Ini Infonya
Setelah forum monev, rombongan meninjau langsung aktivitas KDMP Pulogedang yang telah menggandeng BUMDes dan BGN. Model kerja sama KDMP–BUMDes–Dapur MBG–BGN yang dijalankan desa ini dinilai sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Staf Ahli Kemenko Pangan bahkan mengapresiasi terobosan Kepala Desa Pulogedang yang dinilai cepat menangkap peluang demi kesejahteraan warganya.***
Reporter : Agung Pamungkas
Editor : Hadiyin
