LINGKARWILIS.COM – Pakar Hukum dan Kriminolog dari Universitas Brawijaya (UB) Malang, Dr. Prija Djatmika menegaskan pentingnya akuntabilitas serta transparansi dalam proses hukum terhadap dua oknum anggota TNI yang diduga terlibat dalam penembakan terhadap tiga anggota polisi di Lampung.
“Saya hanya menyarankan dan mendorong agar proses penyidikan kasus ini harus diberikan sanksi tegas, transparan, dan ada efek jera untuk oknum TNI, agar tidak terulang lagi,” ujarnya, Rabu (19/03).
Ia menilai bahwa sejauh ini langkah yang diambil oleh pimpinan TNI dan Polri dalam menangani kasus tersebut sudah cukup ketat dan transparan, dengan penyelesaian yang mengedepankan proses hukum.
Dalam kasus ini, menurutnya, tindakan oknum TNI yang diduga membekingi judi sabung ayam sangat disayangkan, terutama karena mereka menggunakan senjata untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Padahal, seharusnya kepolisian diberikan ruang untuk menegakkan hukum tanpa intervensi.
Kasus Bullying Pelajar SMP di Blitar Tetap Berlanjut, Polisi Pastikan Tidak Dihentikan
“Di sini perlunya sosialisasi ke dalam agar oknum TNI wajib menerima sanksi etik dan sanksi hukum tegas apabila melakukan pembekingan terhadap kejahatan-kejahatan,” terangnya.
Ia juga menyoroti bahwa oknum TNI yang membekingi tindak kejahatan harus ditindak tegas. Menurutnya, peluang keterlibatan mereka dalam praktik ilegal sangat besar karena memiliki kekuasaan, pengaruh, serta akses terhadap senjata. Hal ini membuat masyarakat sipil merasa lebih aman jika memiliki dukungan dari oknum aparat, baik dari kepolisian maupun TNI.
“Maka dari itu, dari kasus ini harus ada pemberantasan dan penindakan secara tegas pada oknum TNI yang membekingi tindakan kejahatan,” tegasnya.
Kasus ini, lanjutnya, bisa menjadi momentum untuk membersihkan praktik pembekingan kejahatan yang dilakukan oleh oknum TNI maupun Polri.
Nekat, Jamaah Masjid di Blitar Gasak Amplifier dari Ruang Imam
Selain itu, ia mengingatkan bahwa hubungan kemitraan antara Polri dan TNI sebelumnya berjalan baik. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memperbaiki sinergi di antara kedua institusi, sebab sebagai sesama aparat, kerja sama yang baik merupakan sebuah keharusan.
Semoga dengan adanya kasus ini, lanjutnya, oknum TNI yang selama ini terlibat dalam pembekingan kejahatan tidak lagi mengulang perbuatannya atau terlibat konflik dengan polisi.
“Tapi kondisi ini mohon tidak menyebabkan polisi takut atau grogi menegakkan hukum. Karena semua orang sama di depan hukum, siapapun yang melakukan pembekingan atau menyalahgunakan kewenangannya harus diberantas apapun risikonya,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa kejadian ini merupakan salah satu risiko pekerjaan polisi. Namun, hal tersebut tidak boleh membuat aparat kepolisian takut dalam menjalankan tugasnya, meskipun harus berhadapan dengan oknum dari institusi lain.
“Ini juga menjadi introspeksi bagi polisi untuk menangani hukum secara tegas, lurus, dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya juga,” ungkapnya.
Ia berharap kejadian ini menjadi momentum bagi Polri dan TNI untuk melakukan penataan mental para anggotanya, sehingga keduanya tetap bekerja sesuai koridor hukum yang berlaku.
Reporter :Arief Juli Prabowo
Editor: Shadinta Aulia Sanjaya
