Lamongan, LINGKARWILIS.COM – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lamongan meningkatkan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi setelah terungkap adanya praktik penjualan ilegal di wilayah Ngawi. Temuan Polres Ngawi tersebut mengindikasikan bahwa pupuk yang beredar secara tidak sah itu diduga berasal dari oknum di Lamongan.
Menindaklanjuti hal itu, DKPP Lamongan kini melakukan penelusuran lebih mendalam serta memperketat pemantauan terhadap kios-kios yang berpotensi terlibat dalam distribusi lintas daerah tersebut.
Kepala DKPP Kabupaten Lamongan, Mugito, menjelaskan bahwa secara sistem, distribusi pupuk bersubsidi sebenarnya telah diawasi melalui aplikasi digital e-Pubers (Elektronik Pupuk Bersubsidi) guna memastikan bantuan tepat sasaran.
“Petani wajib datang langsung ke kios dengan membawa KTP, kemudian difoto dan datanya diinput ke sistem. Mekanisme ini seharusnya sangat terkontrol,” ujar Mugito, Selasa (10/2/2026).
Baca juga : BPBD Kota Kediri Evakuasi Tumpukan Pohon Tumbang di Jembatan Ngampel, Aliran Sungai Kembali Normal
Namun, kasus yang terjadi di Ngawi menunjukkan adanya celah yang dimanfaatkan oknum tertentu. Dugaan awal mengarah pada transaksi di luar jalur resmi, salah satunya melalui platform jual beli daring.
Sebagai langkah pencegahan, DKPP Lamongan kini memfokuskan pengawasan pada kios dan distributor dengan memantau data serapan pupuk. Kios yang menunjukkan pola serapan tidak wajar akan menjadi prioritas evaluasi.
“Pengawasan utama ada di tingkat kios dan distributor. Jika ditemukan pelanggaran, akan ada sanksi tegas, minimal pencabutan izin kios. Jika mengandung unsur pidana, penanganannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum,” tegas Mugito.
Meski terdapat indikasi kebocoran distribusi ke luar daerah, Mugito memastikan hal tersebut tidak berdampak pada ketersediaan pupuk bagi petani Lamongan. Dengan keberadaan pabrik pupuk dan sejumlah gudang distribusi, stok pupuk di wilayahnya dinilai masih aman.
Baca juga : Wakil Bupati Kediri Resmi Buka TMMD ke-127 di Desa Sumberbahagia Gadungan Puncu
Berdasarkan data DKPP Lamongan, alokasi pupuk NPK mencapai 72.000 ton dengan tingkat serapan 99 persen, sementara pupuk Urea tersedia sebanyak 55.000 ton. Saat ini, DKPP terus mengawasi kios dengan serapan tidak wajar guna memastikan pupuk bersubsidi tetap tersalurkan sesuai peruntukannya.***
Reporter: Suprapto
Editor : Hadiyin
