PONOROGO, LINGKARWILIS.COM — Ribuan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Ponorogo menggelar aksi solidaritas dengan turun ke jalan, Selasa (30/12/2025). Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, terkait mutasi kepala sekolah yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Massa aksi memadati kawasan depan Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Jawa Timur Wilayah Ponorogo–Magetan. Aksi ini merupakan kelanjutan dari somasi yang sebelumnya telah dilayangkan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Kabupaten Ponorogo kepada Gubernur Jawa Timur pada 2 Desember 2025.
Ketua LKBH PGRI Ponorogo, Thohari, mengatakan aksi tersebut menjadi bentuk penegasan atas tuntutan yang telah disampaikan melalui somasi pertama.
“Aksi hari ini adalah tindak lanjut dari somasi yang kami layangkan pada 2 Desember lalu. Kami ingin menunjukkan keseriusan dan menuntut pemenuhan atas isi somasi tersebut,” ujar Thohari.
Ia menilai mutasi terhadap mantan Kepala SMK Negeri 1 Ponorogo, Katenan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa kepala sekolah baru dapat dipindahtugaskan paling cepat setelah menjabat selama dua tahun.
“Saudara Katenan baru menjabat sekitar lima bulan 15 hari. Ini jelas bertentangan dengan aturan yang berlaku. Karena itu, kami meminta Gubernur Jawa Timur mengembalikan yang bersangkutan ke jabatannya semula,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, LKBH PGRI Ponorogo juga menyerahkan surat somasi kedua kepada Gubernur Jawa Timur. Surat tersebut berisi tuntutan agar keputusan mutasi dibatalkan dan jabatan Katenan sebagai Kepala SMK Negeri 1 Ponorogo dikembalikan.
“Kami memberikan tenggat waktu 14 hari sejak hari ini. Jika tidak ada tanggapan, kami akan menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” jelas Thohari.
Baca juga : Respons Cepat PDAM Kota Kediri, Gangguan Air di Sentono–Al Huda Ditangani Tengah Malam
Selain itu, pihaknya juga menyatakan akan melaporkan persoalan tersebut ke kementerian terkait apabila tidak ada respons dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Sesuai mekanisme hukum, jika tidak ada penyelesaian, kami juga akan mengadukan pelanggaran ini ke kementerian,” imbuhnya.
Sebelum menggelar aksi di depan kantor Cabdindik, ribuan guru terlebih dahulu melakukan long march dari Lapangan Batalyon Kodim 0802/Ponorogo menuju lokasi aksi sebagai bentuk solidaritas dan penyampaian aspirasi secara terbuka.***
Reporter: Sony Dwi Prastyo
Editor: Hadiyin
