Nganjuk, LINGKARWILIS.COM – Bantuan ternak sapi dari program Unit Pengolahan Pupuk Organik tahun 2017 yang diterima Kelompok Tani (Poktan) Tunas Tani, Dusun Badong, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, kini menyisakan satu ekor di kandang komunal.
Semula, bantuan tersebut mencakup empat ekor sapi sebagai bagian dari paket program senilai lebih dari Rp200 juta. Namun, berdasarkan keterangan pengurus kelompok, tiga ekor lainnya saat ini dipelihara oleh anggota poktan di kandang masing-masing.
Ketua Poktan Tunas Tani, Suyono, menjelaskan bahwa dana bantuan UPPO kala itu digunakan untuk membangun rumah kompos sebagai pusat pengolahan pupuk organik, pengadaan mesin pencacah limbah, kendaraan roda tiga untuk distribusi bahan baku dan hasil produksi, pembangunan kandang komunal, serta pembelian empat ekor sapi sebagai sumber bahan baku pupuk.
“Sekarang tinggal satu ekor di kandang komunal. Tiga ekor lainnya dipelihara anggota secara bergilir, dengan kesepakatan setiap tahun mendapat satu pedet,” ujar Suyono, Senin (23/2/2026).
Baca juga : Bulog dan DKPP Kota Kediri Gelar GPM di Lima Kelurahan, Ini Komoditas yang Dijual
Ia mengungkapkan, pada awalnya kelompok membeli empat sapi jenis putih. Namun kemudian sapi tersebut dijual dan diganti dengan jenis lain. Menurutnya, langkah itu telah dikoordinasikan dengan penyuluh pertanian lapangan (PPL).
“Kami ingin memiliki sapi dengan kualitas lebih baik, sehingga sapi lama dijual lalu dibelikan jenis lain. Untuk mesin pencacah, saat ini dipinjam anggota untuk kebutuhan pakan,” jelasnya.
Saat ditanya mengenai kelengkapan administrasi, seperti berita acara penjualan maupun pemindahan sapi ke anggota, Suyono tidak memberikan keterangan lebih lanjut.
Ia juga mengakui produksi pupuk organik dari program tersebut tidak berjalan rutin. Kotoran sapi dari kandang komunal lebih banyak dimanfaatkan anggota untuk kebutuhan pupuk di lahan masing-masing.
Menanggapi kondisi tersebut, aktivis LKHPI Kabupaten Nganjuk, Hamid Efendi, menegaskan bahwa setiap transaksi atau perubahan populasi ternak dalam program UPPO wajib dilengkapi dokumen resmi. Pasalnya, bantuan tersebut bersumber dari dana pemerintah sehingga seluruh asetnya harus dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.
Baca juga : Prajurit TNI Kodim 0809 Kediri Bangun Sumur Bor Air Siap Minum di Desa Gadungan, Ini Infonya
“Dalam juknis UPPO, sapi merupakan komponen utama produksi pupuk organik. Jika terjadi penjualan dan penggantian ternak, harus ada berita acara perubahan inventaris atau peremajaan aset,” terangnya.
Ia menambahkan, dokumentasi pemindahan ternak dari kandang komunal juga diperlukan sebagai bukti fisik. Tanpa dokumen resmi, tindakan tersebut berpotensi dikategorikan sebagai penyalahgunaan aset negara.
“Atas temuan ini, kami akan melaporkannya kepada aparat penegak hukum,” tegas Hamid.
Hamid juga menyoroti rangkap jabatan yang dilakukan Suyono sebagai Kepala Dusun Badong sekaligus Ketua Poktan Tunas Tani. Menurutnya, perangkat desa memiliki batasan ketat terkait potensi konflik kepentingan, terlebih jika berkaitan dengan pengelolaan bantuan negara.
“Perangkat desa berperan dalam proses verifikasi dan administrasi bantuan. Jika juga menjabat sebagai ketua kelompok penerima, dikhawatirkan memunculkan konflik kepentingan,” ujarnya.
Sementara itu, PPL Poktan Tunas Tani, Wiwing Mufidah Hasan, mengaku tidak mengetahui detail program UPPO tersebut. Ia menyebut baru mulai bertugas di wilayah Ngetos pada awal 2025.
“Maaf, saya masuk Ngetos awal 2025, jadi tidak mengetahui program UPPO di Poktan Tunas Tani,” ujarnya melalui pesan suara WhatsApp.***
Editor: Muji Hartono
