Tulungagung, LINGKARWILIS.COM – Pemerintah Kabupaten Tulungagung memastikan akan segera mengisi ratusan posisi kepala sekolah (Kepsek) yang saat ini masih kosong. Proses pengisian jabatan tersebut ditegaskan bebas dari praktik mahar, dan siap menindak tegas pihak mana pun yang menjanjikan jabatan dengan imbalan tertentu.
Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menyatakan bahwa saat ini masih banyak posisi Kepsek yang belum terisi, baik di jenjang SD maupun SMP. Oleh karena itu, mulai tahun 2026 Pemkab Tulungagung akan mulai melakukan pengisian jabatan tersebut secara bertahap.
Dalam pelaksanaannya, Pemkab Tulungagung berencana menggandeng aparat penegak hukum, yakni Polres Tulungagung dan Kejaksaan Negeri Tulungagung. Langkah ini diambil untuk mencegah serta menindak praktik percaloan jabatan yang mengatasnamakan bupati atau pihak tertentu.
“Kami pastikan tidak ada mahar dalam pengisian jabatan Kepsek. Jika ada pihak yang mengaku sebagai utusan bupati dan meminta imbalan, itu tidak benar dan akan kami proses secara hukum,” tegas Gatut Sunu Wibowo, Jumat (6/2/2026).
Baca juga : Serap Aspirasi Warga, Legislator Golkar dan Tiga Pilar Perkuat Kolaborasi Pembangunan Kota Kediri
Ia menegaskan bahwa komitmen ini sejalan dengan visi pemerintahannya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Prinsip tersebut tidak hanya berlaku untuk pengisian jabatan Kepsek, tetapi juga untuk seluruh posisi di organisasi perangkat daerah (OPD).
“Ini adalah komitmen kami sejak awal untuk menciptakan pemerintahan yang jujur dan lurus. Tidak ada transaksi dalam pengisian jabatan, baik di sekolah maupun di OPD,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Tulungagung, Sukowinarno, menjelaskan bahwa saat ini terdapat 127 posisi Kepsek yang kosong. Selain itu, pada Februari 2026 diperkirakan ada 12 Kepsek yang akan memasuki masa purna tugas.
Proses pengisian jabatan tersebut akan mengacu pada Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Disdik akan terlebih dahulu melakukan pendataan dan seleksi administrasi terhadap calon Kepsek.
“Sesuai aturan, kami akan mendata calon kepala sekolah dan melakukan seleksi administrasi terlebih dahulu,” jelas Sukowinarno.
Baca juga : Stasiun Ngangeni, Ikhtiar Melestarikan Jejak Sejarah dan Menggerakkan Wisata Budaya Kediri
Selain itu, calon Kepsek juga diwajibkan mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan (diklat) calon kepala sekolah. Namun saat ini baru 17 guru di Tulungagung yang telah mengikuti diklat tersebut, sementara calon lainnya belum memiliki sertifikat.
Disdik menargetkan seluruh posisi Kepsek yang kosong, termasuk 12 posisi yang akan ditinggalkan pada Februari 2026, dapat terisi paling lambat Maret 2026.
“Satu periode jabatan Kepsek adalah empat tahun dan bisa diperpanjang hingga maksimal tiga periode atau 12 tahun. Kami berharap seluruh posisi yang kosong bisa terisi sesuai target,” pungkasnya.***
Reporter: Mochammad Sholeh Sirri
Editor : Hadiyin
