BLITAR, LINGKARWILIS.COM – Ribuan warga Kota Blitar yang sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan beras sejahtera daerah (rastrada) kini harus kecewa. Tahun ini, sekitar 3.240 keluarga penerima manfaat (KPM) tidak lagi mendapatkan jatah beras gratis dari Pemerintah Kota Blitar.
Penghapusan nama-nama dari daftar penerima memicu keluhan dari masyarakat, yang merasa masih memenuhi kriteria sebagai warga kurang mampu. Beberapa di antaranya bahkan telah menyampaikan aspirasi langsung ke DPRD Kota Blitar untuk meminta klarifikasi.
“Kalau melihat kondisi di lapangan, masih banyak yang layak menerima. Bahkan, ada janda yang hidup sebatang kara dan tahun ini tidak mendapat bantuan lagi,” ujar Agus Zunaidi, Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar, Senin (14/4/2025).
Baca juga : Setelah TC di Pantai Prigi, Inter Kediri Fokuskan Persiapan Taktikal dan Pertimbangkan Laga Uji Coba
Agus menjelaskan bahwa laporan mengenai penghapusan KPM tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga dari perangkat RT dan kelurahan. Menanggapi hal tersebut, Komisi I DPRD Kota Blitar telah memanggil sejumlah pihak terkait, termasuk lurah, camat, dan dinas sosial, guna mencari kejelasan.
Dari pertemuan itu terungkap bahwa data penerima bantuan yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), berdasarkan data tahun 2023. DPRD menyayangkan hal ini dan menilai seharusnya data terbaru tahun 2024 digunakan sebagai dasar keputusan.
“Dari sisi regulasi, BPS memang punya standar sendiri. Tapi agar tidak ada kesenjangan, kami menyarankan agar Pemkot membentuk tim independen untuk melakukan verifikasi dan pembaruan data secara langsung,” jelas Agus.
Program rastrada sendiri rutin digulirkan tiap tahun oleh Pemkot Blitar, dengan alokasi puluhan miliar rupiah. Setiap KPM yang terdaftar berhak menerima 10 kilogram beras gratis per bulan, yang disalurkan secara rapel. Mulai tahun 2025, sistem penyaluran dilakukan secara nontunai, di mana penerima harus menebus beras melalui toko mitra dengan menggunakan kartu khusus.
Sekretaris Kecamatan Kepanjenkidul, Nina Indrayanti, membenarkan bahwa pihaknya telah bertemu langsung dengan Komisi I DPRD. Namun, ia menegaskan bahwa tugas pihak kecamatan terbatas pada pengecekan di lapangan, sementara data penerima sepenuhnya dipegang oleh Dinas Sosial.
“Kami hanya menerima dan memverifikasi data yang sudah diberikan, bukan yang menyusun,” ujarnya. Ia juga mencatat bahwa sekitar 800 warga di Kecamatan Kepanjenkidul kini tak lagi masuk daftar rastrada.
Sebelumnya, Dinas Sosial Kota Blitar telah mencairkan bantuan rastrada periode 2025 pada bulan Maret lalu kepada 6.274 keluarga, jumlah yang jauh lebih sedikit dibandingkan tahun lalu yang mencapai 9.514 penerima.
Penyusutan ini disebabkan oleh seleksi ketat berbasis data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) milik BPS, yang bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran serta menghindari tumpang tindih bantuan dengan program sosial lainnya.***
Reporter: Aziz Wahyudi
Editor: Hadiyin
