Lamongan, LINGKARWILIS.COM – Kekecewaan mendalam dirasakan warga Desa Sugihwaras, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, setelah laporan dugaan pungutan liar (pungli) dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2024 dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan tanpa penjelasan rinci.
Laporan yang telah diajukan sejak April 2025 itu sebelumnya sempat masuk tahap penyelidikan, termasuk pemeriksaan sejumlah saksi seperti kepala desa dan ketua BPD setempat. Namun, setelah berjalan hampir satu tahun, berkas tersebut justru dikembalikan kepada pelapor, memunculkan tanda tanya terkait kepastian hukum.
Sejumlah warga bahkan mendatangi kantor Kejari Lamongan pada Jumat (10/4/2026) untuk meminta kejelasan. Mereka menilai upaya yang telah dilakukan, termasuk melengkapi bukti dan mengikuti prosedur, seolah tidak membuahkan hasil.
Baca juga : Tersinggung di Media Sosial, Sekelompok Pemuda Keroyok Remaja di Kediri
Salah satu warga, Aminul Wahib, menyatakan pihaknya hanya menginginkan transparansi terkait alasan pengembalian laporan tersebut.
“Selama ini kami sudah kooperatif. Tapi tiba-tiba berkas dikembalikan tanpa penjelasan apakah karena kekurangan bukti atau persoalan administrasi,” ujarnya dengan nada kecewa.
Ia juga mengungkapkan pengalaman yang dinilai janggal saat proses pengembalian berkas. Menurutnya, dirinya diminta menandatangani dokumen tanpa diberi kesempatan membaca isi berkas terlebih dahulu.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Lamongan, Mohammad Fajarudin, menjelaskan bahwa penanganan kasus ini turut melibatkan Inspektorat Kabupaten Lamongan melalui proses audit.
Dari hasil audit yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), ditemukan adanya penyimpangan penggunaan anggaran dalam dua tahap. Pada tahap pertama, Juli 2025, terdapat belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang kemudian telah dikembalikan sepenuhnya ke rekening kelompok masyarakat pada Agustus 2025.
Baca juga : Hari Pertama WFH, ASN Pemkab Kediri Absensi via Sipres
Sementara pada tahap kedua, November 2025, kembali ditemukan ketidaksesuaian penggunaan anggaran yang juga telah diselesaikan melalui pengembalian dana secara bertahap.
“Total nilai temuan mencapai lebih dari Rp243 juta dan seluruhnya sudah dikembalikan hingga Februari 2026,” jelas Fajarudin.
Meski demikian, dana yang telah dikembalikan tersebut belum bisa langsung dimanfaatkan. Pemerintah desa diwajibkan terlebih dahulu menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdes) serta menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) secara transparan sebagai syarat penggunaan dana.
Langkah ini, menurut pihak Kejari, bertujuan untuk memastikan dana tersebut benar-benar digunakan bagi kepentingan masyarakat serta mencegah potensi penyalahgunaan di kemudian hari.***
Reporter : Suprapto
Editor : Hadiyin
