JOMBANG, LINGKARWILIS.COM – Ketenangan keluarga kecil di Dusun Kejombon, Desa Dapurkejambon, Kecamatan Jombang, terusik setelah aliran listrik di rumah Nur Hayati tiba-tiba diputus oleh petugas PLN. Lebih mengejutkan lagi, ibu rumah tangga itu menerima tagihan denda hampir Rp6,9 juta atas dugaan pencurian listrik.
Pemutusan dilakukan pada Agustus 2025 tanpa pemberitahuan sebelumnya. Nur Hayati mengaku bingung saat petugas PLN menyebut adanya lubang kecil di bagian bawah penutup kWh meter, yang dikategorikan sebagai pelanggaran tingkat dua.
“Saya tidak tahu siapa yang buat lubang itu. Saya ini orang awam. Tiba-tiba listrik saya diputus begitu saja,” ujarnya dengan mata berkaca-kaca, Kamis (9/10/2025).
Beberapa jam setelah pemutusan, Nur Hayati dipanggil ke kantor PLN Jombang dan baru mengetahui bahwa ia dituduh mencuri listrik sejak tahun 2017. Ia diminta membayar denda sebesar Rp6.944.015.
Baca juga : PKK Kota Kediri Gelar Tilik Administrasi di Kelurahan Tosaren, Evaluasi Tunjukkan Hasil Positif
“Saya kaget, dituduh mencuri listrik sejak 2017. Padahal saya selalu bayar tagihan tiap bulan sekitar Rp150 ribu, dan tak pernah ada pemberitahuan apa pun sebelumnya,” ungkapnya.
Karena tak mampu melunasi seluruh denda, pihak PLN meminta dirinya membayar uang muka Rp2.227.685 dan sisanya dicicil melalui tagihan bulanan. Nur Hayati mengaku harus berutang demi memenuhi pembayaran itu.
“Suami saya cuma kuli, penghasilannya pas-pasan. Untuk makan saja kadang susah. Saya merasa ini tidak adil,” tuturnya dengan nada sedih.
Ia berharap PLN meninjau ulang keputusan tersebut karena merasa tidak pernah melakukan pelanggaran.
“Saya tidak mencuri. Kalau memang ada dugaan, seharusnya saya diberi kesempatan membuktikan. Tapi ini langsung diputus, tanpa proses,” ujarnya.
Baca juga : DPRD Kabupaten Kediri Dorong BUMD Maksimalkan Kontribusi PAD
Nur Hayati juga menuturkan, kejadian itu membuat ibunya terpukul secara mental hingga akhirnya meninggal dunia. Ia mengaku trauma dengan peristiwa tersebut.
Sementara itu, Manager PT PLN (Persero) ULP Jombang, Dwi Wahyu Cahyo Utomo, menegaskan bahwa langkah yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur perusahaan.
“Prosesnya sudah sesuai aturan, dan pelanggan juga telah menandatangani kesepakatan untuk membayar DP serta mencicil sisa tagihan,” jelas Dwi.
Ia menambahkan, tindak lanjut kasus ini dilakukan setelah PLN Induk Mojokerto memberikan surat jawaban atas pengajuan keberatan dari pelanggan. ***
Reporter : Agung Pamungkas
Editor : Hadiyin
