LINGKARWILIS.COM – Memasuki semester kedua 2025, bantuan langsung tunai (BLT) yang dirancang oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) belum kunjung direalisasikan.
Dikabarkan penyaluran BLT di Tulungagung terhambat akibat persoalan administratif yang belum tuntas.
Teguh Abianto, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Tulungagung, menjelaskan bahwa tahun ini pemerintah daerah menyiapkan program bantuan sosial dari APBD murni yang akan diberikan secara bertahap kepada masyarakat.
Terdapat empat jenis bantuan yang direncanakan, antara lain bantuan untuk lanjut usia (lansia), masyarakat miskin ekstrem, penyandang disabilitas, serta buruh pabrik yang menjadi penerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).
Pemerintah Terapkan Data Tunggal Nasional untuk Pastikan Bansos Tepat Sasaran
“Sejak awal tahun, sebenarnya kami berencana membagikan BLT APBD dengan sasaran 11.377 KPM di Tulungagung dari berbagai kategori, seperti lansia, rentan miskin ekstrem, disabilitas dan DBHCHT,”* kata Teguh Abianto, Kamis (3/7/2025).
Namun, hingga akhir semester pertama, dana tersebut belum bisa dicairkan karena dokumen pendukung yang dibutuhkan belum rampung.
Menurut Teguh, apabila hambatan tersebut segera terselesaikan, proses pencairan dapat langsung dimulai dan akan dirapel sesuai dengan keterlambatan.
“Masing-masing bansos itu nominal dan tahapan penyalurannya berbeda. Namun karena ada keterlambatan pencairan, kami upayakan agar penyaluran tetap sesuai tahapan,” ungkapnya.
Teguh merinci, bantuan dari DBHCHT akan diterima oleh 9.752 keluarga penerima manfaat (KPM), masing-masing mendapat Rp200 ribu per bulan selama lima bulan atau total Rp1 juta per tahun.
Untuk kategori miskin ekstrem, sebanyak 1.040 KPM akan menerima Rp200 ribu selama sembilan bulan dengan total bantuan Rp1,8 juta.
Kategori lansia mencakup 200 KPM yang juga akan memperoleh Rp200 ribu selama sembilan bulan. Sedangkan untuk penyandang disabilitas, ada 385 KPM yang mendapatkan nominal dan periode penyaluran yang sama.
“Mudah-mudahan proses administrasi ini bisa segera selesai, sehingga para KPM setiap kategori bansos ini bisa segera mendapatkan haknya,” pungkasnya.
