Jombang, LINGKARWILIS.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jombang mendapat apresiasi dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang. Penilaian tersebut disampaikan usai kegiatan sosialisasi dan evaluasi bersama Forkopimda, Kasatpel, yayasan, mitra, serta koordinator wilayah dan kecamatan di salah satu aula pertemuan di Jombang, Senin (24/11).
Nanik, yang membidangi komunikasi dan investigasi di BGN, menilai Jombang sebagai daerah yang menunjukkan perkembangan positif dalam pelaksanaan MBG.
“Jombang ini bagus sekali, mungkin banyak doa juga. Alhamdulillah di Jombang tidak terjadi apa-apa. Banyak santri dan komitmen mitra juga kuat, SPPI bekerja baik, sehingga tidak ada persoalan. Semoga terus begitu,” ujarnya.
Baca juga : Musim Hujan, Dinkes Kabupaten Kediri Imbau Warga Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Demam Berdarah
Ia memaparkan bahwa sesuai ketetapan BGN, Jombang ditargetkan memiliki 133 titik layanan MBG. Dari jumlah tersebut, 77 titik telah terisi dan 38 di antaranya sudah beroperasi. Dari titik yang berjalan, 23 lokasi telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Sudah lebih dari 50 persen. Jombang keren karena SLHS-nya sudah di atas 50 persen,” ungkapnya.
Meski demikian, Nanik mengingatkan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) segera mempercepat pendaftaran serta percepatan SLHS di titik yang belum memenuhi persyaratan.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan MBG sangat ditentukan oleh koordinasi antarsektor.
Baca juga : Dinkes Kota Kediri Dorong Penguatan PHBS Lewat Evaluasi Penerapan di Rumah Tangga
“Ke depan, program MBG harus dikoordinasikan oleh seluruh kementerian terkait. Ada 17 kementerian atau lembaga yang terlibat, termasuk Dinas Kesehatan dan BPOM di bawahnya,” jelasnya.
Nanik menambahkan bahwa orkestrasi pelaksanaan di lapangan akan dipimpin langsung oleh Pemerintah Daerah melalui satuan tugas khusus agar implementasi berjalan efektif dan sesuai standar.
Sebagai langkah penguatan, BGN juga berencana membentuk Kantor Koordinasi di seluruh daerah mulai 2026 untuk memastikan monitoring dan pendampingan berjalan lebih dekat dan komprehensif.***
Reporter : Agung Pamungkas
Editor : Hadiyin
