LINGKARWILIS.COM– Forum Strategic Meeting 2025 yang digelar Pemerintah Kota Batu di Hotel Aston Inn berubah menjadi sesi evaluasi tajam.
Wali Kota Nurochman secara terbuka menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai kurang mencerminkan semangat membangun dalam bingkai visi “Mbatu Sae”.
Pertemuan yang menghadirkan seluruh kepala OPD ini sejatinya ditujukan untuk meninjau pelaksanaan APBD 2025 sekaligus merancang strategi pembangunan tahun berikutnya. Namun di tengah forum, suasana berubah tegang saat Wali Kota menyampaikan pernyataan bernada keras.
Ia mengingatkan bahwa hanya ASN dengan komitmen kuat dan semangat tinggi yang layak berada dalam jajaran Pemerintah Kota Batu.
Perjudian Sabung Ayam di Malang Terbongkar, Polisi Amankan Daftar Nama Pemain
“Saya tidak mau Pemerintah Kota Batu ini diisi orang-orang yang hanya formalitas, datang rapat, absen, duduk, tapi tidak punya greget… lebih baik mundur! Silakan keluar dari barisan,” tegas Nurochman dalam forum yang digelar Selasa (5/8).
Nurochman menekankan bahwa keberhasilan program bukan hanya soal realisasi anggaran, tetapi juga tergantung pada dedikasi, sinergi, dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
“Saya ingin OPD hadir dengan mental petarung… Saya tidak butuh pemanis rapat, tapi eksekutor kebijakan yang betul-betul kerja untuk masyarakat,” lanjutnya.
Forum ini juga dimanfaatkan untuk mendengar langsung laporan capaian dan kendala dari masing-masing OPD hingga triwulan kedua.
Giska, Korban Kedua Keracunan Miras di Kediri Dikenal Baik dan Ramah, Tinggalkan Dua Anak
Meski beberapa indikator menunjukkan progres, masih terdapat sejumlah hambatan yang memerlukan penanganan cepat dan serius.
Pada sesi berikutnya, pembahasan mengarah pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, dengan fokus sektor strategis meliputi bidang pendidikan, kesehatan, sosial, lingkungan hidup, pertanian dan ketahanan pangan, investasi dan perizinan terpadu, serta optimalisasi PAD.
Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, turut memberikan penekanan agar anggaran tidak sekadar terserap, namun mampu memberikan dampak yang nyata.
“Jangan sampai ada lagi kegiatan yang hanya mengejar angka. Harus ada dampak, harus terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Heli, seraya menegaskan bahwa setiap kebijakan harus berpijak pada semangat Mbatu Sae.
Penyelenggaraan forum ini diharapkan mampu memperkuat kembali komitmen seluruh elemen birokrasi agar lebih adaptif, responsif, dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
