Kediri, LINGKARWILIS.COM — Perbedaan pandangan antara warga dan pemerintah daerah kembali mencuat di kawasan Jalan Stasiun, Kota Kediri. Warga RW 07 Kelurahan Balowerti bersikeras mempertahankan pola parkir di dua jalur yang telah lama diterapkan, sementara Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Kediri tetap menjalankan kebijakan uji coba sistem satu jalur sekaligus penertiban parkir mulai Senin (5/1/2026) selama satu pekan.
Ketidaksepahaman tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi dan musyawarah yang digelar di kediaman Ketua RW 07 Baluwerti, Mujianto. Namun hingga pertemuan berakhir, belum ada kesepakatan antara aspirasi warga dan kebijakan yang ditetapkan Dishub.
Ketua RW 07 Baluwerti, Mujianto, menilai sistem parkir yang selama ini berlaku tidak menimbulkan persoalan berarti. Ia juga menyayangkan perubahan pengaturan lalu lintas yang dilakukan secara mendadak tanpa sosialisasi lebih dulu kepada warga.
“Keinginan warga jelas, parkir tetap dua sisi seperti sebelumnya. Selama ini tidak ada masalah. Kami juga kecewa karena tidak pernah ada sosialisasi, tiba-tiba kebijakan baru diberlakukan,” tegas Mujianto.
Baca juga : Persib Bandung Siap Pertahankan Rekor Positif Saat Bertandang ke Markas Persik Kediri
Menurutnya, kebijakan tersebut berdampak langsung pada aktivitas warga serta pelaku usaha di sepanjang Jalan Stasiun yang sangat bergantung pada ketersediaan akses parkir bagi pelanggan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri, Arif Cholisudin, memastikan uji coba kebijakan tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Penertiban parkir dan penerapan satu jalur disebut menjadi bagian dari evaluasi untuk menentukan pola pengaturan lalu lintas yang paling tepat.
“Uji coba tetap berjalan. Mulai hari ini kawasan Jalan Stasiun harus steril dari parkir dan mengikuti skema yang sudah direncanakan. Dari hasil uji coba ini nanti akan kami evaluasi,” ujar Arif.
Baca jugav : Lima Waduk di Kabupaten Kediri Berperan Menjaga Kelestarian Lingkungan
Dengan posisi kedua pihak yang masih bertolak belakang, musyawarah belum menghasilkan keputusan final. Warga berharap pemerintah kota membuka ruang dialog yang lebih luas sebelum kebijakan tersebut ditetapkan secara permanen, agar kepentingan masyarakat sekitar tetap terakomodir.***
Reporter : Agus Sulistyo
Editor : Hadiyin
