BATU, LINGKARWILIS.COM — Kekhawatiran warga terhadap kelestarian lingkungan akhirnya mendorong aksi langsung ke Gedung DPRD Kota Batu. Forum Masyarakat Peduli Mata Air (FMPMA) menggelar audiensi dengan wakil rakyat pada Kamis (31/7/2025), mendesak pembatalan rencana pembangunan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan lahan terbuka hijau tak jauh dari sumber mata air Umbul Gemulo.
Aksi ini merupakan lanjutan dari kegiatan bersih-bersih yang digelar warga di lokasi mata air sebagai bentuk protes. Warga menilai lokasi yang dipilih untuk pembangunan MBG, tepatnya di depan Hotel Purnama Desa Punten, terlalu dekat dengan kawasan resapan air dan mengancam ekosistem sumber air yang vital bagi masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan DPRD Kota Batu menyatakan bahwa rencana pembangunan MBG di lokasi yang dipermasalahkan masyarakat telah dibatalkan. Hal ini disampaikan oleh dua anggota dewan, Dewi Kartika (PKB) dan Agung Prasetyo (Gerindra), yang menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan keberatan masyarakat.
Dewi Kartika menjelaskan bahwa program MBG merupakan bagian dari kebijakan nasional yang didukung oleh pemerintah pusat melalui kementerian dan badan gizi nasional. Pemerintah daerah, ujarnya, hanya bertugas menyediakan lahan yang sesuai.
Baca juga : Pembangunan Talud di Jalan Besuki, Selopanggung, Kabupaten Kediri Dimulai, Akses Jalan Dibatasi
“Belum ada pelaksanaan pembangunan. Masih tahap perencanaan, dan lokasi belum final,” jelas Dewi dalam audiensi.
Sementara itu, Agung Prasetyo menambahkan bahwa rencana awal didasarkan pada surat dari Kemendagri tertanggal 22 April 2025, yang meminta daerah menyiapkan lahan. Namun, lokasi depan Hotel Purnama kini dipastikan tidak akan digunakan.
“Untuk Kecamatan Bumiaji, sekarang sedang dikaji alternatif lokasi baru, yakni di wilayah Sumber Brantas, Bulukerto, dan Giripurno,” terangnya.
Untuk Kecamatan Junrejo, pembangunan MBG diarahkan ke Torongrejo dan Beji, sedangkan lokasi untuk Kecamatan Batu masih dalam proses penjajakan dengan pihak Desa Sumberejo.
Menanggapi pernyataan DPRD, Kepala Desa Bulukerto Suhermawan meminta agar keputusan pembatalan pembangunan di lahan yang semula direncanakan bisa dituangkan dalam notulensi resmi.
Baca juga : Harga Gabah Tembus Rp 7.000 per Kilogram, Bulog Kediri Hentikan Penyerapan Langsung
“Kami bersyukur atas klarifikasi ini. Tapi kami butuh dokumen resmi, agar ada bukti bila nanti rencana itu diam-diam dihidupkan kembali,” tegas Suhermawan.
Audiensi berlangsung kondusif dan menjadi momen penting untuk memastikan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan pembangunan yang menyentuh aspek lingkungan hidup.
Warga berharap, ke depan, setiap program pembangunan di Kota Batu dilakukan dengan lebih terbuka, melibatkan masyarakat, dan berpihak pada keberlanjutan lingkungan serta perlindungan sumber daya alam.***
Reporter: Arief Juli Pranowo
Editor: Hadiyin
