KEDIRI, LINGKARWILIS.COM – Puluhan warga Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri pada Senin (4/8/2025). Kedatangan mereka untuk menyuarakan keberatan atas penyaluran dana bantuan sosial (bansos) yang disebut sebagai kompensasi dampak dari keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pojok.
Perwakilan warga, Suprio, menyampaikan bahwa mereka mempertanyakan penggunaan istilah “bantuan sosial” dalam skema tersebut. Menurutnya, dana yang disalurkan lebih tepat disebut kompensasi atas dampak lingkungan, bukan bansos seperti yang selama ini digunakan dalam nomenklatur anggaran pemerintah.
“Kami meminta kejelasan secara hukum mengenai istilah ini. Sebab, dana itu berasal dari APBD dan diperuntukkan bagi warga terdampak TPA, tapi justru banyak yang menerima bukan warga sekitar, bahkan ada yang berdomisili di luar Kediri,” tegas Suprio.
Baca juga : Dua Saksi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Tanah Warisan di PN Kota Kediri
Ia menambahkan, dari total anggaran sekitar Rp3 miliar, sekitar Rp2,4 miliar digunakan untuk program bantuan tersebut. Warga menduga terdapat potensi penyimpangan data penerima, fiktif, hingga penyaluran yang tidak tepat sasaran. Mereka pun membuka opsi untuk menempuh jalur hukum jika tidak ada langkah penyelesaian yang diambil.
Menanggapi keluhan itu, Kasi Pidana Khusus Kejari Kota Kediri, Nurngali, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan warga dengan melakukan kajian awal.
“Jika dalam penyalurannya ditemukan unsur manipulasi data atau penyimpangan prosedur, tentu bisa kami tindaklanjuti dalam ranah pidana. Kami juga akan menelusuri dasar hukum penyaluran bansos tersebut, apakah ada regulasi pendukung seperti peraturan wali kota atau ketentuan dari pemerintah pusat,” ujar Nurngali.
Baca juga : Mas Dhito Dorong Pelajar Kabupaten Kediri Banyak yang Masuk Perguruan Tinggi Negeri
Warga mendesak agar pemerintah mengganti skema bansos menjadi bentuk kompensasi langsung yang lebih adil dan menyasar warga terdampak secara nyata. Mereka juga mengusulkan dialog terbuka sebagai bentuk penyelesaian bersama agar tidak terjadi polemik berkepanjangan.***
Reporter : Agus Sulistyo Budi
Editor : Hadiyin
