Nganjuk, LINGKARWILIS.COM – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nganjuk menggelar sosialisasi penting terkait perubahan besar dalam regulasi perizinan berusaha, Rabu (3/12/2025). Agenda ini fokus membedah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang resmi menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021.
Kegiatan yang berlangsung di Meeting Room Frontone Hotel Nganjuk ini diikuti ratusan pelaku usaha dari berbagai sektor—mulai kesehatan, ketahanan pangan, hingga industri. Tujuannya agar para pelaku usaha memahami lebih awal implikasi regulasi terbaru tersebut.
Fungsional Penata Perizinan Ahli Madya, Wahyu Wicaksono, menegaskan bahwa perubahan aturan ini menuntut respons cepat dari seluruh pelaku usaha.
Baca juga : Realisasi BLT Kesra di Nganjuk Tembus 91,6 Persen, 62.746 KPM Sudah Terima Dana Rp 900 Ribu
“Karena adanya perubahan PP ini, kita perlu menghadirkan para pelaku usaha dari berbagai sektor agar mereka memahami pembaruan aturan perizinan berusaha berbasis risiko,” jelasnya.
Salah satu poin yang mendapat sorotan adalah perubahan signifikan mengenai batasan modal untuk penggunaan pernyataan mandiri (self-declare) dalam aspek kesesuaian tata ruang.
Bila pada PP 5/2021 pelaku usaha dengan modal mikro dan kecil—di bawah Rp5 miliar—masih dapat menggunakan pernyataan mandiri, kini aturan tersebut dipersempit.
“Di PP 28/2025, batasan itu turun. Hanya pelaku usaha dengan modal di bawah Rp1 miliar yang bisa memakai pernyataan mandiri untuk tata ruang,” paparnya.
Dengan demikian, pelaku usaha yang memiliki modal di atas Rp1 miliar wajib melalui proses verifikasi tata ruang yang lebih ketat dari pemerintah daerah, tidak cukup hanya mengandalkan deklarasi mandiri.
Baca juga : Pasca Penertiban, PKL Jalan Joyoboyo dan Jalan Patiunus Siap Ditata Menjadi Pusat Jajanan Baru Kota Kediri
Perubahan regulasi ini diharapkan mampu meningkatkan mutu layanan perizinan serta memperkuat kepastian hukum bagi dunia usaha, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam reformasi birokrasi dan peningkatan iklim investasi.
“Harapannya, seluruh pelaku usaha bisa memahami perubahan dari PP 5 ke PP 28 sehingga tidak salah langkah dalam pengurusan perizinan,” tutup Wahyu.***
Reporter : Inna Dewi
Editor : Hadiyin
