Kediri, LINGKARWILIS.COM – Komisi C DPRD Kota Kediri memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027. Hal ini dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Kota Kediri di Gedung DPRD.
Fokus utama pembahasan meliputi pengawasan pelaksanaan, pemerataan kualitas pendidikan, hingga percepatan pembenahan infrastruktur sekolah agar proses penerimaan siswa berjalan transparan, adil, dan bebas penyimpangan.
Ketua Komisi C DPRD Kota Kediri, Agung Purnomo, menegaskan bahwa regulasi SPMB tahun ini telah memiliki landasan hukum yang kuat, mulai dari peraturan kementerian hingga keputusan kepala daerah.
“Secara prinsip jalur penerimaan masih sama, yakni afirmasi, mutasi, prestasi, dan domisili. Yang penting adalah pengawasan di lapangan agar sesuai aturan,” ujarnya, Jumat (17/4).
Ia merinci, kuota penerimaan di SD negeri terdiri dari afirmasi 15 persen, mutasi 5 persen, dan domisili 80 persen. Sedangkan untuk SMP negeri, afirmasi 20 persen, mutasi 5 persen, prestasi 35 persen, dan domisili 40 persen.
Baca juga :Komisi B DPRD Kota Kediri Dorong Optimalisasi Dana DBHCHT Rp 13 Miliar untuk IKM
Agung menyoroti jalur mutasi yang dinilai rawan disalahgunakan. Ia meminta verifikasi diperketat agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak memenuhi syarat.
“Jalur mutasi hanya untuk anak ASN, TNI, atau Polri yang bertugas di Kota Kediri. Jangan sampai disalahgunakan,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak pada stigma sekolah favorit. Menurutnya, kualitas SMP negeri di Kota Kediri saat ini sudah merata.
“Semua SMP negeri sudah berstatus grade A. Jadi tidak perlu terpaku pada sekolah tertentu saja,” jelasnya.
Di sisi lain, Komisi C juga menyoroti kondisi infrastruktur pendidikan, khususnya bangunan SD. Dari total 111 SD, masih terdapat sejumlah sekolah yang membutuhkan perbaikan.
Agung meminta Dinas Pendidikan segera memetakan prioritas perbaikan dan menargetkan seluruh sekolah yang tidak layak dapat diperbaiki dalam waktu tiga tahun ke depan.
Baca juga : Satpol PP Kabupaten Kediri Intensifkan Patroli, PKL Diminta Tidak Berjualan Sembarangan
“Pendidikan harus menjadi prioritas utama. Dalam tiga tahun ke depan, tidak boleh ada lagi gedung SD yang tidak layak,” tegasnya.
Dari sisi daya tampung, jumlah lulusan SD/MI tahun ini mencapai sekitar 5.000 siswa, sementara kapasitas SMP negeri sekitar 3.000 kursi. Namun jika ditambah dengan SMP swasta, total daya tampung mencapai sekitar 7.000 kursi, sehingga dinilai masih mencukupi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Mandung Sulaksono, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti berbagai masukan dari DPRD, terutama terkait penguatan sistem seleksi, pemerataan mutu, serta perbaikan sarana prasarana.
Dinas Pendidikan juga telah menyiapkan petunjuk teknis (juknis) sebagai pedoman pelaksanaan SPMB 2026/2027. Masyarakat dapat mengakses informasi lengkap terkait kuota, jalur, dan tahapan pendaftaran melalui laman resmi Dinas Pendidikan maupun portal PPDB Kota Kediri saat pendaftaran dibuka.***
Reporter : Ely Burhan
Editor : Hadiyin
