KEDIRI, LINGKARWILIS.COM – Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Kediri Raya mencapai Rp6.106,10 miliar hingga akhir September 2026. Capaian tersebut mencakup belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang disalurkan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah serta pembangunan di wilayah Kediri Raya.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kediri Mohammad Arief Barata menyampaikan, realisasi belanja APBN di wilayah Kediri Raya hingga akhir September 2026 mencapai Rp6.106,10 miliar.
“Realisasi belanja APBN di wilayah Kediri Raya hingga akhir September 2026 mencapai Rp6.106,10 miliar,” ujar Mohammad Arief Barata.
Berdasarkan laporan Asset and Liability Committee (ALCo) Lokal Kediri Raya periode September 2026, realisasi tersebut terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp926,35 miliar, belanja barang Rp487,85 miliar, dan belanja modal Rp57,71 miliar. Sementara itu, belanja bantuan sosial yang dikelola UIN Syekh Wasil hingga periode tersebut belum mencatatkan penyerapan.
Dari sisi transfer ke daerah (TKD), realisasinya mencapai Rp4.634,19 miliar. Angka tersebut mengalami kontraksi sebesar 13,29 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Penyaluran transfer ke daerah terdiri atas Dana Bagi Hasil sebesar Rp252,83 miliar, Dana Alokasi Umum Rp3.079,48 miliar, Dana Alokasi Khusus Fisik Rp23,74 miliar, serta Dana Alokasi Khusus Nonfisik Rp1.017,63 miliar. Selain itu, penyaluran Dana Desa tercatat sebesar Rp260,51 miliar.
Berdasarkan wilayah, Kabupaten Trenggalek mencatatkan realisasi belanja sebesar Rp170,53 miliar atau 11,75 persen. Selanjutnya, Kabupaten Kediri mencapai Rp231,92 miliar atau 11,24 persen, Kabupaten Nganjuk Rp195,11 miliar atau 10,36 persen, dan Kota Kediri Rp147,86 miliar atau 10,15 persen.
Penerimaan Perpajakan Mengalami Kontraksi
Dari sisi pendapatan negara, penerimaan APBN Kediri Raya hingga September 2026 tercatat sebesar Rp15.230,12 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp14.828,62 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp401,50 miliar.
Secara tahunan (year-on-year), penerimaan perpajakan mengalami kontraksi sebesar 13,02 persen, sedangkan PNBP mengalami kontraksi sebesar 0,06 persen.
Pada sektor perpajakan, KPP Pratama Kediri yang membawahi wilayah Kota Kediri mencatatkan penerimaan sebesar Rp214,299 miliar atau 57,27 persen dari target 2026. Capaian tersebut tumbuh 8,61 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, KPP Pratama Pare yang melayani wilayah Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk membukukan penerimaan sebesar Rp557,46 miliar atau 53,87 persen dari target 2026, dengan pertumbuhan sebesar 18,73 persen.
Adapun KPP Pratama Tulungagung yang wilayah kerjanya mencakup Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek mencatatkan penerimaan sebesar Rp512,32 miliar atau 63,41 persen dari target 2026. Dari jumlah tersebut, penerimaan Kabupaten Tulungagung mencapai Rp430,15 miliar, sedangkan Kabupaten Trenggalek sebesar Rp82,17 miliar.
Di sektor kepabeanan dan cukai, KPPBC TMC Kediri telah mencapai 72,18 persen dari target 2026. Penerimaan Bea Masuk tercatat sebesar Rp3,07 miliar atau 143,55 persen dari target, sedangkan penerimaan cukai mencapai Rp14.020,10 miliar atau 72,17 persen dari target.
Meski demikian, penerimaan cukai hingga September 2026 secara umum mengalami penurunan sebesar 13 persen. Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah melemahnya konsumsi masyarakat akibat tekanan ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Kondisi ini turut mendorong pergeseran konsumsi dari produk hasil tembakau dengan harga lebih tinggi ke produk yang lebih murah.
Penyaluran Kredit Program Tumbuh 24,83 Persen
Di sisi pembiayaan, penyaluran kredit program di wilayah Kediri Raya masih menunjukkan pertumbuhan positif. Hingga September 2026, jumlah debitur tercatat sebanyak 101.956 atau tumbuh 6,97 persen secara tahunan, dengan total penyaluran mencapai Rp4.731,65 miliar atau meningkat 24,83 persen.
Khusus penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), jumlah debitur mencapai 81.105 dengan nilai penyaluran sebesar Rp4.622,95 miliar. Secara tahunan, jumlah debitur tumbuh 7,89 persen, sedangkan nilai penyalurannya meningkat 25,32 persen.
Sementara itu, penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) menjangkau 20.851 debitur atau meningkat 3,55 persen. Total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp108,70 miliar, tumbuh 7,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
