KEDIRI, LINGKARWILIS.COM β Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Kediri Raya hingga akhir Juni 2026 masih menunjukkan ketahanan di tengah tekanan dan ketidakpastian ekonomi global. Meskipun penerimaan negara serta belanja pemerintah mengalami kontraksi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, penyaluran kredit program justru mencatat pertumbuhan positif.
Kepala Seksi Bank KPPN Kediri, Andi Khairul Anam, mengatakan hingga akhir Juni 2026 pendapatan APBN di wilayah Kediri Raya mencapai Rp10,045 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp9,799 triliun, atau mengalami kontraksi 14,07 persen secara tahunan (year on year/YoY).
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berhasil mencapai Rp246,45 miliar, meningkat 0,88 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Baca juga :Β Manusuk Sima, Tradisi Sakral Bersejarah dalam Rangka Hari Jadi ke-1.147 Kota Kediri Digelar di Tirtoyoso
“Hingga akhir Juni 2026, pendapatan APBN di wilayah Kediri Raya tercatat sebesar Rp10,045 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan mencapai Rp9,799 triliun atau mengalami kontraksi 14,07 persen secara year on year (YoY), sedangkan PNBP mencapai Rp246,45 miliar dan masih mampu tumbuh 0,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” ujar Andi Khairul Anam, Senin (27/7).
Di sektor perpajakan, KPP Pratama Kediri membukukan penerimaan sebesar Rp136,32 miliar, atau 38,62 persen dari target tahun 2026, dengan pertumbuhan 11,59 persen secara tahunan.
Sementara KPP Pratama Pare, yang membawahi wilayah Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk, mencatat penerimaan Rp410,03 miliar atau 37,58 persen dari target, dengan pertumbuhan mencapai 22,58 persen.
Adapun KPP Pratama Tulungagung, yang melayani wilayah Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek, berhasil merealisasikan penerimaan sebesar Rp331,22 miliar, setara 39,30 persen dari target tahun ini.
Di bidang kepabeanan dan cukai, KPPBC TMC Kediri telah merealisasikan 35,53 persen dari target penerimaan tahun 2026. Realisasi bea masuk tercatat Rp1,65 miliar, sedangkan penerimaan cukai mencapai Rp9,226 triliun.
Menurut Andi, penurunan penerimaan cukai dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya melemahnya daya beli masyarakat, pergeseran konsumsi ke produk yang lebih murah, masih maraknya peredaran rokok ilegal, serta turunnya produksi dari perusahaan penyumbang utama penerimaan cukai di wilayah Kediri.
Dari sisi belanja negara, realisasi APBN di Kediri Raya telah mencapai sekitar 55 persen atau sebesar Rp4,093 triliun. Rinciannya meliputi belanja pegawai sebesar Rp642,88 miliar, belanja barang Rp281,93 miliar, dan belanja modal Rp40,16 miliar.
Baca Juga : Polisi Ungkap Pencurian Perhiasan Senilai Rp120 Juta di Lengkong Nganjuk, Terduga Pelaku Diamankan
Sementara itu, alokasi belanja bantuan sosial yang diperuntukkan bagi UIN Syekh Wasil hingga akhir Juni 2026 masih belum terealisasi.
Berdasarkan wilayah, Kabupaten Trenggalek mencatat tingkat serapan anggaran tertinggi dengan persentase 11,75 persen, disusul Kabupaten Kediri sebesar 11,24 persen, Kabupaten Nganjuk 10,36 persen, dan Kota Kediri 10,15 persen.
Di sisi lain, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) masih mengalami kontraksi sebesar 13,86 persen secara tahunan. Sementara Dana Insentif Fiskal hingga akhir Juni 2026 juga belum terealisasi.
Meski demikian, penyaluran kredit program tetap menjadi indikator positif yang mencerminkan aktivitas ekonomi masyarakat masih terus bergerak.
Hingga Juni 2026, jumlah debitur kredit program mencapai 63.252 orang, meningkat 3,31 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Total penyaluran kredit program mencapai Rp2,970 triliun, atau tumbuh 18,73 persen secara tahunan.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tercatat sebesar Rp2,902 triliun kepada 51.280 debitur. Meskipun jumlah debitur menurun 1,83 persen, nilai penyaluran KUR justru meningkat 19,02 persen dibandingkan tahun lalu.
Sementara itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah disalurkan sebesar Rp59,88 miliar kepada 11.972 debitur, dengan pertumbuhan jumlah penerima 10,19 persen dan peningkatan nilai pembiayaan sebesar 6,07 persen secara tahunan.***
Reporter: Ahmad Bayu
