LAMONGAN, LINGKARWILIS.COM – Menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan mulai memperkuat langkah antisipasi dengan mengidentifikasi sejumlah kawasan yang berpotensi terdampak bencana. Pemetaan dilakukan dengan mengacu pada evaluasi kejadian bencana dalam beberapa tahun terakhir sebagai dasar penyusunan strategi mitigasi.
Kesiapan tersebut ditegaskan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Lamongan bertema Sinergi Mewujudkan Lamongan Tangguh di Alun-Alun Lamongan, Kamis (5/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Bupati yang akrab disapa Pak Yes tersebut menyampaikan bahwa apel kesiapsiagaan menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah bersama TNI dan Polri dalam menghadapi berbagai potensi bencana.
Baca juga : Tipu Belasan Orang Lewat Arisan Online, Perempuan Asal Lamongan Ditangkap di Batam
Evaluasi terhadap kejadian sebelumnya menjadi bahan penting untuk mengenali kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi sekaligus menentukan langkah penanganan yang diperlukan.
“Dari belajar tahun-tahun sebelumnya, kita petakan daerah-daerah maupun tempat-tempat yang merupakan titik rawan bencana. Sekaligus kita siapkan rencana mitigasinya,” ujarnya.
Yuhronur menegaskan, pemetaan wilayah harus diikuti kesiapan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar penanganan dapat dilakukan secara cepat ketika bencana terjadi.
Menurutnya, koordinasi dan komunikasi lintas instansi menjadi kunci dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang efektif. Setiap perangkat daerah diharapkan memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga tidak terjadi kendala dalam pelaksanaan di lapangan.
“Kita ingin memastikan seluruh OPD melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik, sehingga penanganan bencana dilakukan secara terpadu. Dengan kolaborasi, kesiapsiagaan kita semakin mantap,” katanya.
Baca juga : Pembangunan Amphi Teater Kediri Masuki Tahap Finishing, Ditarget Rampung Pertengahan November 2026
Selain kesiapan sarana dan prasarana, aspek keselamatan petugas yang terlibat dalam penanganan bencana turut menjadi perhatian Bupati. Ia mengingatkan agar setiap personel dibekali alat pelindung diri (APD) sesuai potensi bahaya yang dihadapi saat bertugas.
Pengalaman penanganan kebakaran di Kecamatan Kembangbahu menjadi salah satu bahan evaluasi. Saat itu, terdapat petugas yang belum dilengkapi perlengkapan keselamatan seperti masker maupun oksigen.
“Selain peralatan mitigasi bencana, keselamatan personel juga harus diperhatikan. Pengalaman sebelumnya, seperti saat terjadi kebakaran di Kembangbahu, ada petugas yang tidak dilengkapi masker maupun oksigen. Ini menjadi evaluasi agar ke depan keselamatan petugas benar-benar diperhatikan,” tuturnya.
Di sisi lain, sejumlah perangkat daerah telah menyiapkan langkah antisipasi sesuai bidang masing-masing. Instansi yang terlibat antara lain BPBD, Dinas PU Bina Marga, serta Dinas PU Sumber Daya Air.
Upaya tersebut meliputi pembenahan dan kesiapan saluran irigasi untuk menunjang kebutuhan pertanian hingga rencana pembukaan waduk-waduk baru guna mendukung pengelolaan sumber daya air.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Lamongan, Samian, mengungkapkan bahwa kawasan Bengawan Jero menjadi salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus karena berpotensi mengalami banjir genangan. Selain itu, sejumlah kawasan lain juga memiliki risiko banjir akibat luapan air.
Ia menjelaskan, ancaman bencana pada 2027 tidak hanya berkaitan dengan banjir, tetapi juga potensi kekeringan. Untuk mengantisipasinya, BPBD turut memperhatikan perkembangan prakiraan musim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Berdasarkan informasi prakiraan tersebut, awal musim hujan di Lamongan diperkirakan mengalami kemunduran hingga Desember. Sementara puncak musim hujan diprediksi berlangsung pada Februari.
Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui pengelolaan air yang lebih baik. Sebab, durasi musim hujan yang lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya berpotensi memengaruhi ketersediaan air ketika memasuki musim kemarau.
“Kalau melihat itu, tentu durasi hujan ini lebih banyak daripada tahun yang lalu. Sehingga mungkin ini dibutuhkan manajemen air yang bagus, sehingga nanti di musim kemarau ini tidak sampai terjadi kekeringan yang panjang,” jelas Samian.
Ia menambahkan, ancaman kekeringan pada 2027 tetap perlu diwaspadai. Karena itu, optimalisasi pengelolaan sumber daya air menjadi penting, termasuk memanfaatkan air hujan sebagai cadangan untuk memenuhi kebutuhan saat musim kemarau.
Langkah tersebut terutama diperlukan untuk menjaga ketersediaan air bagi sektor pertanian yang sangat bergantung pada pasokan irigasi.
Selain banjir dan kekeringan, BPBD Lamongan juga memasukkan pohon tumbang sebagai salah satu potensi bencana yang harus diantisipasi, mengingat dampaknya dapat mengancam keselamatan warga maupun pengguna jalan.
Samian menyebut, penanganan kejadian pohon tumbang memerlukan kerja sama berbagai instansi agar proses evakuasi dapat berlangsung tanpa hambatan. Koordinasi tersebut semakin diperlukan apabila kejadian berlangsung di jalur nasional yang membutuhkan penanganan segera.
“Untuk penanganan pohon tumbang, kita kolaborasi bersama-sama. Mana yang lebih cepat dan lebih siap untuk menangani, sehingga penanganannya bisa segera dilakukan, apalagi kalau terjadi di jalan nasional,” ungkapnya.
Melalui pemetaan kawasan rawan dan penguatan koordinasi lintas sektor, Pemkab Lamongan berharap kesiapan menghadapi bencana hidrometeorologi semakin optimal. Dengan demikian, dampak bencana terhadap masyarakat, infrastruktur, dan sektor pertanian dapat diminimalkan.***
Reporter: Suprapto
Editor : Hadiyin
